PEKANBARU (DRC)- Kepala Inspektorat Riau Sigit Juli Hendriawan mengatakan masih banyak temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum ditindaklanjuti.

"Progres kita saat ini ada beberapa temuan finansial yang belum ditindaklanjuti. Makanya minggu ini akan kita coba untuk menindaklanjutinya," kata Sigit.

Dari beberapa temuan BPK di OPD lingkungan Pemprov Riau itu lanjut Sigit, paling banyak di Dinas PUPR Riau. "Yang paling banyak itu di Dinas PUPR," tegasnya.

Sigit menerangkan, sejauh ini baru dua item finansial yang telah ditindaklanjuti di PUPR Riau. Dua item itu dengan jumlah nominal Rp167 juta dan Rp350 juta.

"Masih ada sekitar Rp5,3 miliar, yang belum ditindaklanjuti. Kita coba tindaklanjuti dalam minggu ini," harapnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau H Syamsuar mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas manajemen resiko, menuju tata pengelolaan pemerintahan yang baik.

"Pertemuan ini terutama terkait manajemen resiko. Harapan kita mudah-mudahan akan lebih baik di masa akan datang,"kata Gubri usai membuka Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Senin (27/7/20) di Aula Kantor Inspektorat Riau.

Rakor ini sebut Gubri sangat penting, untuk membenahi masing-masing OPD yang masih memiliki kekurangan dalam tata kelola pemerintahan. Pihaknya tentu akan melakukan evaluasi di masing-masing OPD tentunya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Komitmen kita adalah menyelenggara pemerintahan yang baik. Kami sudah memberikan kepercayaan kepada Pak Sigit, kebetulan basic-nya dari BPKP dan siap mengabdi di Riau," sebut Gubri. (rid)