Mendengar suara keras ini.  Zulhas langung spontan menjawab : "Jangan revolusi dulu".

Ini dikatakan Zulkifli Hasan saat menemui korban gusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kalijodo, Jakarta Barat dan Kampung Akuarium di Jakarta Utara.

Pertemuan berlangsung dikediaman RT di Bukit Duri Tanjakan Jakarta Jumat (10/3/2017). Hadir juga Romo Sandyawan dan Jaya Suprana,  serta puluhan warga Tebet yang bermukim di sekitar Kali Ciliwung yang sekarang sedang di rehabilitasi oleh Pemprop DKI Jakarta.

Perwakilan masarakat mempersoalkan  karena mereka diusir dari tanahnya, padahal sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan menggunakan aparat bersenjata yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah korban gusuran.

Korban gusuran dijanjikan ganti rugi malah balik dituduh penduduk liar. Rumah mereka digusur begitu saja oleh pengganti Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo      

"Ini karena pejabat sudah berkianat atas sumpah yang di bacakan di depan Presiden. Sudah melanggar sumpah jabatan", kata Zulkifli Hasan. 

Dalam konstitusi  kedudukan pemerintah  dan warga negara setara. Pejabat hanya menjabat lima tahun untuk sekali masa jabatan. Setelah itu dipilih pemimpin yang baru lagi

Disini bukan persoalan pilkada, suku atau ras. Ini soal kemanusian. Dalam negara Pancasila semestinya warga negara tidak boleh dizalimi, sampai hak pilih tidak bisa dipergunakan karena kampungnya digusur. Jika negara tidak hadir. Gubenur akan bisa kualat . tegasnya. 

Saya akan  bersedia mendampingi korban gusuran kemana bapak mengadu, kata Zulhas.  Sebetulnya pada Presiden Joko Widodo sudah saya sampaikan soal korban gusuran di Jakarta. Presiden sebetulnya sudah mengingatkan Gubenur DKI Jakarta. Supaya korban gusuran diberi ganti untung. Sampai sekarang Gubenur DKI Jakarta yang tetap tidak mau membayar ganti untung, ujar Zulkifli Hasan yang sempat bertemu dengan Presiden Jokowi sebelumnya.Erwin Kurai