UU Agraria dalam perkembangannya menganut stelsel negatif dan stelsel positif sekaligus. Pengertian stelsel positif jika negara menerbitkan sertifikat tanah atas tanah milik orang lain.

Maka pemerintah membayar ganti rugi kepada pemilik tanah yang asal. Tapi prakteknya ini belum pernah dijalankan, tegasnya. 

Sementara apabila ditempuh jalur hukum. Kalau pemerintah yang kalah di pengadilan selalu alasannya putusan hakim yang salah dalam penerapannya. Sebaliknya jika pemerintah yang menang berperkara, putusan pengadilan langsung di eksekusi, imbuhnya. 

RUU Pertanahan sekarang ini sedang dibahas oleh Komisi II DPR RI untuk mengatur kepastian hukum atas kepemilikan tanah, luasan tanah termasuk tanah terlantar.

Putusan Mahkamah Agung tentang uji materi keterbukaan informasi sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional pada pekan lalu telah diputuskan.

BPN diperintahkan tidak lagi merahasiakan kepemilikan sertifikat tanah yang selama ini masuk kategori rahasia oleh BPN. 

Sebab, dalam prakteknya kepemilikan sertifikan tanah biasanya dipergunakan untuk menguasai tanah yang lebih luas seperti banyak terjadi di HGU sektor perkebunan  atau HGB disektor perumahan, kata Iwan Nurdin saat Dialog Legislasi yang digelar di Gedung DPR RI Jakarta selasa (11/4/2017). Erwin Kurai.