Pekanbaru (DetakRiau.com) - Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rahman sampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2018 ke DPRD Riau. Penyampaian dirangkai dalam rapat paripurna dengan total anggaran mencapai sekitar Rp10,091T.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman dalam pidato pengantarnya menyebutkan, anggaran pendapatan di RAPBD 2018 berjumlah sekitar Rp 9T, mengalami peningkatan sekitar 1,61% dimana tahun lalu berjumlah sekitar Rp 8,859.T. "Penerimaan disektor PAD diperkirakan mencapai Rp 3,963T atau sekitar 44,04% dari total proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2018," jelasnya.

Disampaikan juga, PAD diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 3,203T, retribusi daerah sebesar Rp15,731M, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp218M dan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp526,625M.  "Anggaran pendapatan dari dana perimbangan direncanakan mencapai R5,027T atau 55,85% dari total proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2018," tambahnya.

Dijelaskan juga, untuk dana perimbangan mengalami penurunan sekitar 1,89% jika dibandingkan dengan pendapatan dana perimbangan pada APBD 2017 yaitu sebesar Rp 5,120T.  "Penerimaan dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, sumber daya alam sebesar Rp 2,099T.  Dana alokasi umum sebesar Rp 1,434T, dana alokasi khusus diperkirakan sebesar Rp 1,493T," tambahmya.

Dikatakan dengan rinci, belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp10,091T  terdiri dari belanja tidak langsung dialokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp2,444T atau mengalami kenaikan sebesar Rp132,750M jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2,311 311T.  "Belanja langsung sebesar Rp 4,246T,  mengalami penurunan sebesar Rp1357T atau minus 24, 22% jika dibandingkan dengan APBD 2017 dengan kebutuhan belanja sebesar Rp10,91T.  Pendapatan daerah sebesar Rp 9,001T  maka diperkirakan dalam RAPBD 2018 terdapat defisit sebesar Rp1,089T," jelasnya juga.

Defisit anggaran, disapaikan juga akan ditutupi dengan SILPA, penghematan belanja dan Sisa dana kegiatan yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2017. (MCR/red)