Menteri Keuangan Cari Aman, Subsidi Petani Minimalis, Pabrik Pupuk Terancam Hentikan Produksi
Kamis, 26 Oktober 2017 - 18:56:53 WIB
JAKARTA (DetakRiau.com) Edhy Prabowo Ketua Komisi IV DPR yang membidangi
pertanian dan pangan dari Fraksi Gerindra menegaskan, menolak APBN 2018
dengan alasan karena anggaran pertanian dialokasikan secara minimalis
tidak mempertimbangkan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani.

Selain itu biaya produksi pupuk dalam negeri lebih mahal dari impor. Dengan demikian produsen pupuk dalam negeri tinggal menunggu waktu untuk memutuskan berhenti produksi.

"Saya kawatir saja kalau program kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo,  tak akan tercapai hingga sampai tahun 2019 mendatang seperti yang ditulis  dalam Nawacita", kata  Edhy Prabowo pada wartawan di Jakarta Kamis (26/10/2017).

Alokasi subsidi pupuk dalam APBN yang minimalis, ujarnya lagi, sudah dapat dipastikan  akan berdampak buruk pada jumlah produksi produk produk pertanian kita.  Yang  akan di iikuti dengan turunnya volume produksi pangan  sudah pasti, tegasnya. 

Padahal sejak dari awal Presiden Joko Widodo memimpin di tahun 2014. Fraksi Gerindra tak pernah menghambat program pemerintah. Tetapi untuk yang kali ini  Gerindra mengambil sikap menolak APBN 2018 karena kedaultan pangan terancam, akibat perencanaaan yang salah oleh para pembantu presiden.

Dalam satu tahun  produksi pupuk  dalam negeri  mencapai 9 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan pupuk mencapai 14 juta ton pertahun.

Makanya, di beberapa tempat sering kita dengar dilapangan terjadi penyelundupan pupuk karena kekurangan pupuk di  satu kota yang diambil dari kota lain akibat kelangkaan di pasar, ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan.

Saya termasuk yang tak yakin bahwa ada skenario apabila terjadi kekurangan pupuk didalam negeri,  akan diatasi dengan impor pupuk dari luar negeri. Mengapa, karena kemampuan impor dari luar negeri juga sangat terbatas atau diragukan kemampuannya meski harga pupuk impor biaya produksinya lebih rendah.

Kendala yang lain  selama ini  harga jual  gas untuk produsen  pupuk menggunakan harga patokan $ 6 yang termasuk tinggi, sedangkan di luar negeri  cuma berkisar $ 3. 

Walau begitu saya tetap minta pada produsen pupuk yang terancam berhenti produksi karena selama ini tergantung pada subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah, untuk tetap membantu petani kita.

Masih ada sisa waktu 2 tahun lagi bagi Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Sebenarnya pertanian kita bisa menghasilkan produksi yang maksimal asal pupuknya cukup untuk petani kita. Selama ini subsidi diberikan langsung kepada produsen  pabrik pupuk yang kebanyakan BUMN.

Tokoh pendidikan Roberto Bangun yang pernah jadi wakil rakyat pada tahun 1971 di Jakarta mengatakan, banyak anomali dalam pertanian kita. Mestinya petani yang di subsidi oleh pemerintah atau negara. Dikita yang disubsidi adalah produsen pupuk. Masalah lainnya, yang tidak kalah kontroversialnya, pendidikan tinggi kita banyak meluluskan insinyur pertanian dengan biaya pendidikan yang dibantu oleh APBN. Tapi, mereka setelah lulus tidak bekerja di sektor pertanian. Padahal untuk melahirkan ahli pertanian mahal ongkosnya, ujaranya.

Menteri BUMN dalam berbagai kesempatan telah memberikan tantangan dan ruang kepada Direksi BUMN untuk menyumbang pada penerimaan negara bukan pajak, PNBP,  dengan menggunakan pinjaman dari pihak ke tiga atau perbankan. Atau diganti dengan direksi baru jika tidak mampu memenuhi target usaha yang mendatangkan keuntungan. Erwin Kurai


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -