JAKARTA (DetakRiau.com) Hamdhani anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan
Propinsi Kalimantan Tengah yang berasal dari Fraksi Nasdem mengingatkan
pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR.

Kususnya pada  Dirjen Sumber Daya Air supaya agar segara membangun sodetan sungai dari Sungai Kahayan menuju bagian hilir yang membutuhkan air untuk pembangunan pertanian.

Ini diungkapkan Hamdhani saat rapat dengar pendapat dengan tiga Dirjen di Departemen Pertanian, Departemen LHK dan Departemen PUPR dengan Komisi IV DPR di Jakarta, selasa (28/11/2017).

Bila musim hujan tiba Sungai Kahayan sudah tak bisa menampung air hujan lagi, sehingga menimbulkan banjir  yang semakin memburuk dari tahun ke tahun.

Penyebabnya karena dihulu sungai telah diterbitkan izin pemanfataan kayu dan penguasaan tanah secara melanggar aturan yang semakin meraja lela oleh maraknya kegiatan ilegal loging, ujar Hamdhani. 

Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebaiknya agar  segera  mengambil langkah moratorium, supaya  bencana banjir di Kalimantan Tengah tak semakin memburuk,  jelasnya.

Diperlukan biaya besar untuk membangun sodetan sepanjang puluhan kilometer untuk mencegah keseimbangan neraca air jika musim hujan tiba di kawasan Kahayan.

Atau sebaliknya masarakat kembali akan dihadapkan dengan kondisi banjir setiap tahunnya, tegasnya.

Semula kawasan hulu Sungai Kahayan dipertahankan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan untuk mencegah banjir dengan dijadikan sebagai daerah tangkapan air. Namun, mulai sejak dua tahun terakhir, investor memanfaatkan kayu nya mulai sejak pergantian gubenur baru.

Kawasan hutan di Sungai Kahayan telah berubah fungsi untuk kepentingan investasi. Sigit Hardwinarto Dirjen Planologi Kementerian LHK yang baru, rencananya akan meneliti ulang atas pemanfaatan izin hutan. Apakah  setelah kayu ditebang, telah ditanam dangan tanaman keras yang baru.

Yang  untuk selanjutkan akan dikaji secara lintas sektoral dengan melibatkan 3 departemen yakni Dep. Pertanian, Dep. PUPR dan Depertemen LHK. Erwin Kurai.