ADVETORIAL
Sidang Paripurna DPRD Riau Sahkan Perda APBD Riau 2018 Sebesar Rp.10 T Lebih
Kamis, 30 November 2017 - 17:17:38 WIB
Pekanbaru (DetakRiau.com) - Walau diwarnai interupsi beberapa anggota Dewan, dan melalui pembahasan yang cukup alot, namun pada akhirnya Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018.
melalui sidang paripurna bertempat di lantai II Gedung DPRD Riau, Rabu malam (29/11/17).

Teks Foto : Ketua DPRD Riau Septina Primawati didampingi para pimpinan DPRD menandatangani naskah RAPBD jadi APBD 2018

Sidang paripurna pengesahan APBD Riau 2018 ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Wakil Ketua Kordias Pasaribu dan Wakil Ketua Noviwaldy Jusman.Berdasarkan absensi di Sekretariat dewan, dari 65 anggota dewan 45 orang hadir  pada sidang paripurna.

Sedangkan dari Pemprov hadir Wakil Gubernur Riau Thamrin Hasyim, Sekdaprov Ahmad Hijazi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan sejumlah Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemprov Riau.

Menariknya, sebelum pembacaan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau yang berlangsung hingga tengah malam tersebut, sempat diwarnai aksi protes oleh anggota DPRD Riau, HM Adil SH.Ia memprotes ketidakhadiran Gubernur dalam pengesahan RAPBD 2018.

"Instruksi pimpinan, saya mempertanyakan soal ketidakhadiran pak gubernur dalam acara yang sangat penting ini. Apa alasan beliau tidak hadir. Sebab acara ini penting, sedangkan Presiden saja hadir dalam pengesahan APBN. Kok gubernur tidak hadir," katanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut beberapa anggota DPRD Riau interupsi untuk menjelaskan ketidakhadiran gubernur. Alhasil kesimpulannya paripurna pengesahan APBD 2018 tetap dilanjutkan.

"Saya rasa ketidakhadiran gubernur sudah jelas bahwa beliau berhalangan hadir karena urusan yang beliau anggap penting, jadi paripurna tetap lanjut sebab tidak ada melanggar hukum kehadiran wakil gubernur sudah mewakili karena satu paket," jawab Sunaryo.

Tak terima dengan alasan tersebut, HM Adil dan pun terlibat perdebatan sengit dengan pimpinan sidang. Hingga pada akhirnya sidang pun dilanjutkan dengan laporan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Sugeng Pranoto.


Dalam laporannya disebutkan dari Rp10,091 triliun lebih tersebut yakni, Belanja Tidak Langsung Rp5,7 triliun lebih dengan rincian, Belanja Pegawai Rp2,3 triliun lebih, Belanja Hibah Rp1,3 triliun lebih, Belanja Bantuan Sosial Rp12 miliar lebih, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota Rp1,4 triliun lebih. Selanjutnya, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota/Desa Rp482 miliar lebih, Belanja Tak Terduga Rp10 miliar. Sedangkan untuk Belanja Langsung Rp4,3 triliun lebih.


Sedangkan Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp9,001 triliun lebih yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Rp3,9 triliun lebih berupa Pajak Daerah Rp3,2 triliun, Retribusi Daerah Rp15,7 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp218 milair lebih, Lain-lain PAD yang Sah Rp526 miliar lebih.


Teks Foto : Penandatangan naskah APBD oleh para pimpinan DPRD Riau lainnya

Untuk Dana Perimbangan sebesar Rp5,02 triliun lebih dengan rincian, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp2,099 triliun lebih, Dana Alokasi Umum Rp1,4 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus Rp1,4 triliun lebih. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp10,475 milair dengan rincian Pendapatan Hibah Rp2,9 miliar lebih, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp7,5 miliar.

Pada kesempatan itu, Sugeng Pranoto menyampaikan beberapa rekomendasi Banggar terhadap Perda APBD Riau Tahun 2018 diantaranya, Banggar meminta Pemerintah Provinsi Riau agar serius dan sungguh-sungguh menindaklanjuti catatan penting yang terdapat dalam pandangan umum fraksi-fraksi dan masukan yang disampaikan komisi-komisi. Serta mencermati semua rekomendasi yang dikemukakan untuk setiap permasalahan dan melaksanakan tindaklanjutnya sehingga Raperda APBD Riau Tahun 2018 dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.


Selain itu perlu dibentuk tim reformasi manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan penguatan reformasi manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses dan teknologi informasi.


Disampaikan juga APBD Riau tahun 2018 senilai Rp 10 triliun lebih yang terdiri dari belanja langsung Rp 4,3 triliun lebih dan belanja tidak langsung Rp 5,7 triliun lebih.

Untuk belanja langsung pemerintah mengalokasikan Rp 3,6 miliar lebih untuk belanja pegawai, Rp 2,7 triliun lebih untuk belanja barang dan jasa, serta Rp 1,5 triliun lebih untuk belanja modal.

Image may contain: one or more people, people sitting, table and indoor
Teks Foto : Para anggota DPRD Riau tengah mengikuti sidang paripurna

Ia merincikan, total belanja daerah sebesar Rp.510.145.520.1889.24 atau turun 4,91 persen dari yang diusulkan dalam rancangan KUA PPAS Provinsi Riau tahun 2018 yang sebelum pembahasan Bangar dengan TAPD provinsi Riau sebesar Rp.9.887.577.703.329.14.

"Jumlah ini jika dibanding tahun 2017 (setelah Perubahan) juga turun, tahun lalu sebesar Rp. 10.397.723.223.518.30," jelasnya.

Kemudian untuk total belanja sendiri katanya tidak mengalami penurunan melainkan mengalami kenaikkan. Dalam KUA PPAS 2018 sebelum pembahasan di Banggar bersama TAPD sebesar Rp. 9.887.577.703.329.14 dan sekarang setelah ditetapkan naik menjadi Rp. 203.607.923.218.25 atau 2,06 persen.

"Jadi besaran nilai APBD 2018 pemerintah provinsi Riau berjumlah Rp. 10.091.185.626.547.00," paparnya.
 
Usai menyampaikan laporan banggar, seluruh anggota DPRD menyetujui APBD murni 2018 ini setelah ditanya Sunaryo. Wakil rakyat ini langsung mengetok palu sebagai tanda raperda APBD 2018 sudah disahkan.

Dilain pihak Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim yang menyampaikan pendapat akhir kepala daerah mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Riau yang sudah mengesahkan APBD Riau Tahun 2018. Mantan Bupati Rokan Hilir ini berharap, APBD Riau yang disahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Riau.(Advetorial/DPRD Riau)



 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -