">
 
 
PENGESAHAN APBD TEPAT WAKTU
Ketua DPRD ketuk Palu, Pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Rp3,632 triliun
Senin, 04 Desember 2017 - 22:27:36 WIB
BENGKALIS (DetakRiau.com) - Alhamdulillah, akhirnya proses pengesahan Ranperda APBD Bengalis 2018, menjadi Perda APBD 2018 berjalan lancar dan sukses.

Teks foto : Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir S.Ag saat mengetuk Palu ditandanya APBD Tahun Anggaran 2018 Disahkan.

Pengesahan diambil pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda APBD Tahun 2018, bertempat di ruang rapat istimewa Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Rabu (29/11/2017),dengan mengetuk Palu Tiga kali Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 Disahkan Sebesar Rp3,632 triliun.

Sebelum Abdul Kadir mengetuk palu pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis, terlebih dahulu disampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan melalui juru bicaranya Riyanto (PAN).

Kemudian, masing-masing fraksi melalui juru bicaranya menyampaikan pendapat terhadap laporan Banggar tersebut. Meskipun ada yang memberikan cacatan, namun semua fraksi di DPRD Bengkalis sepakat untuk menyetujui APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018 Rp3,632 triliun.


Beberapa Pandangan Fraksi

Meskipun seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda), beberapa fraksi melalui juru bicaranya menyampaikan harapan kepada eksekutif. Berbagai harapan mewarnai pandangan fraksi melalui juru bicara masing-masing.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtara (PKS), seperti disampaikan Azmi R Fatwa, berharap pembangunan yang dilaksanakan fokus pada visi dan misi 2016-2021. Khususnya terhadap program empat gerbang.

“Khususnya Gerbang Laksamana (Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana) terkait dengan pengembangan sektor pertanian,” ujar Azmi yang memang merupakan wakil rakyat dari Dapil ketiga kecamatan tersebut.

Azmi juga meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera melaksanakan keputusan pengadilan dalam hal pembayaran pesangon karyawan PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) pada tahun 2018. Sebab anggaran tersebut sudah disahkan pada APBD 2018 ini.

“Seluruh perangkat daerah diminta untuk memaksimalkan program pemberdayaan. Jika terbentur dengan anggaran, perangkat daerah harus jemput bola ke pemerintah provinsi maupun pusat. Banyak kementerian yang memiliki program pemberdayaan,” jelas Azmi lagi.

Kemudian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui juru bicaranya, Daud Gultom, menitik beratkan pada percepatan kegiatan infrastruktur. jangan sampai proyek infrastruktur dikerjakan menjelang akhir tahun, sehingga menyebabkan kualitas kurang baik.

Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Nanang Harianto, memberikan catatan agar APBD 2018 dilaksanakan secara tertib dan transparan.

“Kedua, hasil yang disampaikan Badan Anggaran harus sesuai dengan verifikasi di provinsi,” pintanya.

Juru bicara Fraksi Gerinda Garuda Yaksa, Indrawan Sukmana, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karena pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 mencapai Rp500 miliar.

Meskipun demikian, Indrawan tetap memberikan beberapa catatan. Pertama, peningkatan target PAD tersebut harus diiringi dengan komitmen untuk menggali retribusi daerah yang didukung dengan regulasi terbaru.

“Kedua, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta untuk punya strategi jitu dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bengkalis. Ketiga, mempermudah segala perizinan,” ujar Indrawan.

Juru bicara Fraksi Gabungan Negeri Junjungan, Irmi Syakip Arsalan, memberikan dua catatan. Pertama, Bapenda diminta memaksimalkan upaya dan daya untuk meningkakan PAD.

“Kedua, seluruh Perangkat Daerah harus memperhatikan azas efektif dan efisien dalam melaksanakan APBD 2018,” ujar Irmi Syakip.

Image may contain: 4 people, people sitting, suit and indoor
Teks foto : Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir S.Ag dan Bupati
Bengkalis Amril Mukminin SE.MM didampingi Wakil Ketua I ,Wakil Ketua II
dan Wakil Ketua III saat Pembahasan Ranperda APBD.

Sedangkan Fransiska Sinambela dari Nasdem, minta agar diperhatikan ruangan belajar untuk agama Kristen di sekolah, “Terutama di SMP Negeri 2 Mandau,” pinta Fransiska.

Anggota DPRD lainnya, Leonardus Marbun, minta agar jalan poros di Kecamatan Talang Muandau dibangun. Alasannya, saat ini di kawasan tersebut belum punya jalan poros yang dibangun pemerintah, melainkan miliki perusahaan.

Kemudian Nanang Hariyanto dari Partai Demokrat, menekankan untuk meningkatkan PAD. Perangkat Daerah harus bisa menggali potensi sektor wisata. Kemudian Pemkab Bengkalis juga diminta memfungsikan kembali waterboom di Desa Wonosari.

Pengesahan Perda APBD 2018 ini berlangsung dalam rapat Paripurna yang diikuti 35 anggota legislatif.

Setelah seluruh fraksi diberikan menyampaikan tanggapan, lantas Ketua
DPRD Bengkalis Abdul Kadir memberikan kesempatan anggota DPRD Bengkalis.
Giliran pertama tanggapan disampaikan Hj Aisyah, ia minta kepada Pemkab
Bengkalis untuk memperhatikan nasib honorer guru dan tenaga kesehatan
di desa.


Sambutan dan Apresiasi Bupati

Dalam sambutannya Bupati Bengkalis Amril Mukminin SE.MM Usai APBD Kabupaten Bengkalis disahkan oleh  Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) beliau menghimbau, kepada seluruh perangkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pengguna anggaran, untuk segera mempersiapkan segala sesuatu, baik itu administrasi, prosedur dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 mendatang.

"Sesuai telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat di masing-masing urusan dan akan dipertanjungjawabkan oleh OPD secara manfaat maupun dampaknya bagi pembangunan Bengkalis Negeri Junjungan yang kita cintai ini," papar bupati.

Image may contain: 3 people, people sitting, suit and indoor
Teks foto : Tampak  Bupati Bengkalis Amril Mukminin Bersama Ketua DPRD
Kabupaten Bengkalis H.Abdul Kadir S.Ag didampingi Wakil Ketua DPRD
Zuhelmi SH.I , saat Menandatangangi Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2018

Dijelaskannya, APBD Bengkalis TA 2018 yang telah disahkan menjadi Perda sebesar Rp3.632.246.626.998,00.

Setelah dibahas bersama sesuai mekanisme, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Kabupaten Bengkalis, disetujui dan disahkan menjadi Perda.

Sesuai Perda tersebut, APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018 berjumlah kurang lebih Rp3,632 triliun. Rinciannya, Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp1,436 triliun dan Belanja Langsung (BL) Rp2,195 triliun.

Ditegaskan Bupati Amril, apa yang telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat pada masing-masing urusan yang akan dipertanggungjawabkan oleh setiap PD. Baik itu progres, manfaat maupun dampaknya bagi pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Daripada itu, juga mengajak seluruh anggota DPRD dan komponen masyarakat daerah ini untuk sama-sama mendukung sepenuhnya pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Apresasi Bupati Amril Mukminin Karena Tepat Waktu

Disisi lain, dalam sambutannya Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyampaikan apresiasinya kepada para anggota DPRD yang telah bekerja semaksimal mungkin hingga tercapainya pengesahan APBD ini sesuai dengan waktunya.

"Terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Bengkalis atas koordinasi dan kerjasamannya, sehingga APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Sehari sebelum jatuh tempo, sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan-undangan," ujarnya.

Seperti diketahui, sebagaimana juga berlaku di daerah lain, limit terakhir yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018 harus disahkan paling lambat sebelum tahun anggaran 2017 berakhir, atau 30 November 2017

Dari pantauan wartawan di lokasi Sidang paripurna ini, selain  Bupati Bengkalis Amril Mukminin, dan para anggota Dewan, tetapi tampak beberapa pejabat Bupati, diantaranya  Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bengkalis, H Arianto, Asisten Administrasi Umum, H T ilyas,  Kepala BPKAD H Bustami Hy serta sejumlah para pejabat tinggi Pratama, Pengawas dan Administator serta beberapa pejabat dan tamu undangan lainnya.(Advetorial)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -