Perpres Baru Akan Terbit, 4 Menteri Setuju Potong Gaji PNS Untuk Zakat
Rabu, 06 Desember 2017 - 12:19:25 WIB
JAKARTA(DetakRiau.com) Empat menteri yaitu  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno  dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo telah setuju.

Atas penerbitan peraturan presiden atau Perpres tentang zakat yang akan mengatur pemotongan atau pengumpulan zakat yang bersumber dari  pegawai negeri  yang dipotong secara langsung oleh Menteri Keuangan, dan  ditransfer ke rekening  Badan Amil Zakat Nasional, Basnaz.

"Rancangan Perpresnya  sekarang sedang dalam tahap uji publik, sebelum ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo".

Ini dikatakan Zainul Baharnoor wakil Ketua Baznas seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII yang dipimpin wakil Ketua Iskan Qolba Lubis  di Jakarta Selasa (5/12/2017).

Zainul belum bisa memastikan kapan sebenarnya Perpres baru tentang  zakat akan ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo, termasuk kapan masa berlakunya pemotongan gaji PNS sebesar 2,5 persen untuk zakat.

Ketua Baznas Bambang Soedibyo dalam paparannya mengatakan, potensi zakat yang bisa dikumpulkan dari PNS sebanyak Rp 15 Triliun dari 80 persen PNS se Indonesia. Diharapkan tahun 2018 sudah dapat dilaksanakan, katanya.

Bambang mencoba meyakinkan Komisi VIII dengan mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah setuju pemberlakukan pemotongan zakat  bagi PNS. Dengan cara dikelola seperti pajak, sitir Bambang.

Komisi VIII dalam kata akhirnya juga setuju mendorong  terbitnya Perpres baru tentang pengaturan zakat yang mengacu pada UU tentang Zakat .

Rapat dengar pendapat antara Badan Wakaf Indonesia, BWI, dan Baznas sendiri cuma dihadiri 5 orang anggota Komisi VIII menjelang ditutup oleh pimpinan rapat Iskan Qolba Lubis.

Awalnya sempat muncul ketegangan didalam rapat antara Komisi VIII dengan BWI dan Basnaz. Malah pimpinan rapat sempat mengatakan tak akan mengambil putusan rapat karena Ketua BWI M Nuh tiba tiba minta izin meninggalkan rapat sebab karena ada janji diluar, sebelum rapat ditutup oleh wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis terlebih  dahulu.

Intereupsi tersebut langsung ditimpali oleh wakil Ketua  Komisi VIII, kalau begitu rapat bisa dibubarkan dengan tanpa dibuat kesimpulan, tegasnya

"Kalau soal janji, saya juga punya janji. Kita bisa perpanjang waktu jika rapat dengar pendapat apa masih diperlukan", kata Iskan.

Awalnya dipicu oleh Ketua Baznas Bambang Soedibyo yang lebih dahulu mengingatkan bahwa waktu jadwal rapat dengar pendapat sudah berakhir dari jadwal yang telah disepakati semula.

Wakil Ketua Komisi VIII punya argumen lain yang tidak kalah kuatnya. Dikatakan, hal hal yang sudah di usukan oleh BWI dan Baznas sudah diakomadasi dalam kesimpulan sebenarnya.Tapi muncul usulan baru agar Perpres Zakat dimasukkan dalam kesimpulan  rapat yang diusulkan oleh wakil Ketua Baznas Zainul Baharnoor. sehingga rapat jadi memakan waktu lagi,kata wakil Ketua  Komisi VIII Iskan Qolba Lubis. Erwin Kurai.


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -