JAKARTA (DetakRiau.com) Politisi senior Partai Golkar yang juga wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Ridwan Hisjam bikin rekor baru dan terobosan setelah melakukan demokratisasi gaya baru di dalam tubuh Partai Golkar yang tengah didera soal hukum setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto jadi terdakwa korupsi E KTP.
Dengan hanya dalam tempo tiga hari saja, Ridwan sebagai anggota biasa, berhasil membatalkan dua putusan Ketua Umum yang belum dibahas dalam rapat DPP atau tidak diatur didalam AD/ART Partai Golkar.
Pertama, Ridwan menolak surat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang juga Ketua DPR RI yang sedang dipenjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan menunjuk Aziz Syamsudin sebagai pengganti dirinya untuk Ketua DPR RI.
Manuver Kedua, membatalkan hasil Rapat Pleno Harian DPP Partai Golkar yang sebelumnya telah membentuk lembaga Plt Ketua Umum Partai Golkar yang tidak diatur dalam AD/ART Partai Golkar. Plt Ketua Umum Partai Golkar sempat sebelumnya dipimpin oleh Idrus Marham yang merangkap sebagai Sekjen Partai Golkar dalam tempo sepekan.
"Saya ini sudah lama di partai, makanya terpanggil untuk melakukan pemurnian didalam partai karena didalam rapat pleno semalam, ada gelagat untuk menunda pengambilan keputusan oleh Aziz Syamsudin. Padahal 34 DPD Partai Golkar se Indonesia menuntut agar digelar Munaslub untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar yang baru", kata Ridwan Hisjam seusai rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar Rabu (13/12/2017).
Sebagai senior saya kan malu jika dilihat orang luar bahwa friksi didalam partai golkar dibiarkan berlangsung terbuka dan berlama lama dengan menabrak aturan didalam AD/ART partai.
"Saya heran saja dengan yang muda muda yang malah banyak diam justru partai sedang dalam posisi yang sangat menentukan. Apa yang ditakutkan, kita ini insan politik semua", katanya
Keputusan partai semalam adalah untuk menyelamatkan partai supaya dipimpin oleh kader yang terbaik. Keputusan partai tadi malam untuk menghindari rangkap jabatan partai seperti Idrus Marham Plt Ketua Umum merangkap sebagai Sekjen Partai Golkar.
Makanya, saya yang lantang berbicara agar lembaga Plt dibubarkan, dan Idrus Marham dikembalikan menjadi Sekjen.
"Saya yang meminta agar Ketua Harian DPP Partai Golkar yang mengambil alih pimpinan rapat pleno", paparnya.
Rapat pleno tadi malam telah membuat empat keputusan strategis yang diputus lewat proses dengan tahapan yang sudah benar yakni Plt dibubarkan, Ketua Harian kembali memimpin rapat partai sebelum ditetapkan Ketua Umum. Idrus Marham kembali menjadi Sekjen Partai Golkar. Dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid yang memimpin rapat saat menetapkan Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk menghindari vakum kekosongan posisi Ketua Umum ditubuh Partai Golkar.
"Usulan saya tersebut kemudian diterima secara utuh aklamasi oleh rapat pleno harian DPP Partai Golkar yang berjumlah 200 orang", jelasnya.
Dengan kata lain, saya mendahului rencana kubu sebelah yang telah menyiapkan skenario tanda tangan sebanyak 157 pengurus harian yang mendukung Airlangga Hartanto menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum yang sempat diduduki oleh Idrus Marham sebagai Plt.
Namun, usulan itu tidak berjalan demi untuk menjaga keutuhan partai dengan mengambil keputusan secara aklamasi. tegas alumni ITS Surabaya ini.
Apa yang saya lakukan adalah hasil gagasan saya dalam forum tadi malam, tidak benar kalau ada yang mengendalikan saya,kata Ridwan yang baru kembali dari Makassar.
Meski berasal dari ormas Kosgoro 1957 yang mendirikan Golkar. Posisi Ridwan berbeda dengan Airlangga Hartanto yang lengket dengan Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono.
Didalam kalangan Golkar sudah mahfum bahwa Ridwan Hisjam lebih dekat dengan wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung.
Ridwan sebaliknya berseberangan dengan Aziz Syamsuddin yang membentuk Kosgoro 1957 tandingan, dalam Mubes Bali tahun 2017 yang lalu. Tapi Ridwan Hisjam sejalan dengan Setya Novanto sebelum menjadi tersangka karena pernah sama sama dibesarkan di Kota Surabaya.
Ridwan Hisjam pernah menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 1999-2004. Kemudian terjun menjadi angggota DPRD Propinsi Jawa Timur.
Ridwan juga sempat menjadi calon Wakil Gubenur Jawa Timur saat menghadang Gubenur Soekarwo. Dan terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dari Dapil V Propinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Malang, Kota malang dan Kota Batu untuk periode 2014-2019. Erwin Kurai.