2017, Radikalisme Masyarakat di Riau Menunjukan Angka yang Perlu Diwaspadai
Selasa, 09 Januari 2018 - 19:16:26 WIB
Pekanbaru (DetakRiau.Com) - Tahun 2017, potensi radikalisme masyarakat di Provinsi Riau tahun 2017 menunjukkan angka yang perlu diwaspadai, yaitu 55,63 pada rentang 0 sampai 100. 

Angka ini menunjukkan bahwa tingkat potensi radikalisme tersebut berada pada kategori potensi sedang menuju kuat. Potensi radikal tertinggi tercermin oleh faktor dominan dari potensi pemahaman radikal yang berada pada angka 61,89 (potensi kuat) dan potensi sikap radikal pada angka 56,10 (potensi sedang).

"Untuk itu perlu sinergitas pemerintah dan intelejen dengan mengetahui problema umum, harapan dan kualitas dengan penguatan intelejen. Selain upaya pensekatan agama pada generasi muda, sehingga pemilukada dapat berjalan kondusif tanpa adanya tindak anarkis," papar Kesbang Pol Riau Frida SIP MSi dalam Rapat Koordinasi Instansi Terkait sebagai upaya sinkronisasi pengawasan terhadap kelompok radikalisme, anti toleran dan anti pancasila dalam rangka suksesnya pemilukada 2018 Provinsi Riau di Hotel Premiere Pekanbaru, Selasa (09/01/2018).

Hadir dalam acara Rakor tersebut Kakanwil Kemenag Riau, Dir Bimas Polda Riau, Dir Intelkam Polda Riau, Kesbang Pol, Kasubag Hukum dan KUB dan utusan masing- masing instansi terkait yang ada di Provinsi Riau.

Menurut Frida, benih- benih radikalisme tumbuh dari perkembangan arus globalisasi dan teknologi. Dimana konten-konten muda diakses oleh anak- anak melalui HP. Sehingga informasi yang seharusnya tidak diakses oleh anak, sudah begitu mudah didapatkan.

Sebelumnya, Dir Binmas Polda Riau Kombes Pol Kris Pramono dalam laporannya menyampaikan, dinamika demokrasi terus berkembang. Jika dulu pemimpin ditunjuk langsung, baik gubernur maupun bupati/ walikota. Tapi seiring waktu kondisi tersebut berubah menjadi Pemilukada yang merupakan kesepakatan bersama dan ikut perkembangan zaman. 

"Acara ini kita gelar dalam rangka bagaimana kita sama sama melakukan pengawasan terhadap radikalisme, anti toleran dan anti pancasila sehingga pemilukada 2018 dapat berjalan dengan kondusif, karena beberapa kasus pemilukada di Riau terjadi tindakan anarkis seperti pembakaran kantor, teror dan sebagainya. Nah ini, bagaimana tidak terjadi lagi, tugas pokol kepolisian tapi menjadi tanggungjawab bersama" jelas Kris Pramono.

Sedangkan Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA dalam pemaparannya menyebutkan, apapun tindakan yang memecah persatuan dan kesatuan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan, termasuk radikalisme, anti toleransi dan anti pancasila. Sehingga perlu dibasmi secara bersama- sama, khususnya kepolisan dan instansi terkait.

"Berdasarkan pendapat para ulama, ada 2 faktor utama yang menyebabkan lahirnya faham radikalisme yaitu faham takfiri dan faham ekstrim terhadap jihad. Dan untuk memutus mata rantai Radikalisme ini ada 4 cara persaudaraan yaitu ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wathaniyah (sebangsa dan setanah air), ukhuwah islamiyah (semesta alam). Jika ini bisa kita terapkan maka kehidupan akan damai," papar mantan Kakankemenag Rohul. (*/ron)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -