Pangkalan Kerinci (DetakRiau.Com) - Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Ir Airlangga Hartarto MBA MMT meninjau kemajuan pembangunan pabrik Asia Pacific Rayon (APR) di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (21/01/2018).
Pabrik APR yang merupakan pabrik rayon terintegrasi terbesar di Indonesia ini bernilai Investasti sekitar Rp10.9 trilliun dengan kapasitas produksi hingga 350.000 ton per tahun , Pabrik APR secara strategis mendukung perkembangan industri tekstil nasional mengurangi ketergantungan impor atas bahan kapas dan rayon ke Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Airlangga mengapresiasi investasi dan komitmen APR yang telah mendukung agenda pemerintah terhadap industri strategis tekstil Nasional agar bisa berkompetisi di pasar global.
Selain berorientasi pada aspek hilirisasi, pabrik APR ini juga mampu menciptakan lapangan kerja baru untuk memenuhi pasar domestik. Sebanyak 4.230 tenaga kerja baru diserap pada tahap pembangunan dan 1.218 kesempatan kerja tersedia pada tahap operasional.
Pendirian pabrik APR ini juga berpotensi meningkatkan PDB Provinsi Riau sebesar 1,49% dari sektor non-migas serta mendorong geliat UMKM di berbagai sektor usaha yang terlibat dalam kegiatan operasional pabrik. Hal ini akan berdampak positif bagi pembangunan berkelanjutan, terutama di Propinsi Riau dan Indonesia pada umumnya.
Direktur APR, Thomas Handoko mengatakan, pabrik rayon terintegrasi terbesar di Indonesia ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial bagi seluruh pihak, terutama masyarakat sekitar. Hal yang tak kalah penting adalah seluruh produk tersebut berasal dari 100% pasokan tanaman terbarukan serta bersertifikat internasional dan legal.
"Serat rayon adalah dari tumbuhan alami dan memiliki daya serap dan udara yang lebih baik dari katun. Produk yang dihasilkan APR dapat diaplikasikan ke berbagai macam industri, seperti alas tidur, pakaian, handuk, tisu basah untuk bayi, masker dan produk kebersihan lainnya," papar Thomas pada acara “Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Riau dengan Tanoto Foundation/PT. Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP) dan Program Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)”, di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (21/01/2018).
Hadir pada acara tersebut yakni Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman beserta jajaran, Kapolda Riau Irjen (Pol) Drs Nandang MH, Danrem 031 Wirabima Brigjen (TNI) Edy Natar Nasution, Bupati Pelalawan HM Harris beserta jajarannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Industri Agro dan Direksi PT RAPP.
Thomas Handoko menjelaskan, dengan meningkatnya produksi serat rayon di Indonesia, APR akan mendukung rantai nilai produksi tekstil dalam negeri, mengurangi impor bahan baku dan memastikan daya saing kompetitif Indonesia secara global.
Selain meninjau pabrik rayon terintegrasi terbesar di Indonesia ini, Menteri Airlangga menyaksikan penandatanganan Perjanjian kerjasama dan membangung gedung baru program Vokasi Pulp & Paper senilai Rp24,8 miliar antara PT Riau AndalanPulp & Paper (RAPP), unit operasional Grup APRIL, Tanoto Foundation bersama Universitas Riau.
Pembangunan gedung dan pra sarana perkuliahan serta fasilitas laboratorium lengkap ini diharapkan mampu memberi kontribusi kepada negara tidak hanya secara ekonomi, namun juga pembangunan kualitas sumber daya manusia agar Indonesia memiliki kompetensi dan daya saing khususnya di bidang industri pulp & kertas.
Pada kesempatan itu, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Ir Airlangga Hartarto MBA MMT mengatakan, program vokasi sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Yskni dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada Tanoto Foundation/PT. RAPP yang telah mendukung upaya penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri yang kompeten dengan melibatkan Perguruan Tinggi dan SMK di Riau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Riau. Tentunya ini dalam pengembangan potensi sumber daya industri di wilayah Riau," ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, hal ini selaras dengan Program Pendidikan Vokasi Industri dan kebijakan Link and Match SDM industri yang sedang gencar-gencarnya didorong oleh Pemerintah. Dengan harapan, perkembangan industri di Riau, kebutuhan SDM-nya sebagian besar dapat dipenuhi dari tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Ir Airlangga Hartarto MBA MMT mengatakan, industri pulp dan kertas memiliki arti yang penting bagi perekonomian nasional dan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai salah satu industri prioritas melalui Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional. Hal ini sangatlah tepat karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif terutama terkait bahan baku (produktivitas tanaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan Negara-negara pesaing yang beriklim Sub Tropis). Pemasok pulp dan kertas dunia yang selama ini didominasi oleh Negara-negara NORSCAN (North America dan Scandinavia) menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, bergeser ke Asia (terutama Indonesia dan Negara-negara di Asia Timur) serta Negara-negara Amerika Latin seperti Chilli, Brazil, dan Uruguay.
"Posisi industri pulp dan kertas Indonesia di dunia internasional cukup terkemuka, dimana industri pulp menempati peringkat ke-10 dan industri kertas peringkat ke-6, sementara di Asia menempati peringkat ke 3 untuk industri pulp maupun kertas," ungkap Airlangga.
Sementara itu, dilihat dari peranannya dalam perekonomian nasional, antara lain dapat dilihat dari kontribusinya dalam ekspor yang mencapai US$ 5,1 Milyar (2016). Berdasarkan data sampai dengan kuartal III 2017, ekspor pulp dan kertas meningkat 18,05% dibandingkan periode waktu yang sama tahun 2016. Disamping itu, kontribusi industri pulp dan kertas terhadap pembentukan PDB pada tahun 2017 sebesar 0,71% (data sampai triwulan III).
"PT RAPP merupakan salah satu produsen pulp dan kertas terbesar nasional dengan kapasitas produksi 2,8 juta ton pulp dan 820 ribu ton kertas yang memiliki standar internasional dan mampu bersaing di kancah global. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PT RAPP atas inovasi dan diversifikasi produk dissolving pulp dari kayu acasia melalui proyek PT Sateri Viscose International (yang telah berganti nama dengan PT Asia Pasific Rayon) dengan kapasitas terpasang 350.000 ton/tahun dan dengan nilai investasi sebesar Rp. 15 Trilyun atau US$ 1,13 miliar," beber Airlangga.
Proyek ini, sebut Menperin, memiliki arti strategis, karena akan memperkuat struktur industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional, dapat menghemat devisa sekitar US$ 304 juta (asumsi harga dissolving pulp 2016). Saat ini di Indonesia terdapat 3 pabrik rayon, dengan total kapasitas nasional terpasang sebesar 565.000 ton/tahun, yang bahan bakunya semuanya masih dipenuhi dari impor. Perkembangan impor dissolving pulp dari tahun 2009 s/d 2016 meningkat cukup tajam dari 204.197 ton (senilai US$ 160,5 juta) meningkat menjadi 488.625 ton (senilai US$ 422,69 juta).
Disamping itu, diversifikasi produk dissolving pulp ini juga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulp untuk kertas, dengan perbedaan harga berkisar US$ 100 s/d 300 per tonnya.
"Statistika perkembangan industri pulp dan kertas dalam 5 tahun terakhir cukup baik. Jumlah perusahaan meningkat dari 79 unit usaha pada tahun 2012 menjadi 84 unit usaha pada tahun 2017. Pada periode 2012 sampai 2017, kapasitas terpasang industri pulp meningkat dari 7,1 juta ton/tahun menjadi 11,1 juta ton/tahun, sedangkan kapasitas terpasang industri kertas meningkat dari 12,1 juta ton/tahun menjadi 16 juta ton/tahun," ungkap Menperin.
Peluang pengembangan industri pulp dan kertas juga masih cukup terbuka. Saat ini kebutuhan kertas dunia sekitar 394 juta ton, diperkirakan akan meningkat menjadi 490 juta ton pada tahun 2020 atau dengan perkiraan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,1 % per tahun. Selain itu, peluang pasar industri kertas dan percetakan serta kemasan dalam negeri terbuka untuk ditingkatkan dengan pertimbangan konsumsi kertas per kapita di Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar 32,6 kg, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, serta perkembangan ekonomi yang cukup baik akan membutuhkan produk-produk tersebut.
Namun demikian, tidak sedikit permasalahan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berpotensi menghambat perkembangan bahkan dapat mengancam keberlangsungan usaha industri pulp dan kertas nasional. Antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 Jo. PP 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berpotensi mengurangi jumlah luasan lahan HTI sebagai sumber bahan baku industri pulp.
"Hambatan perdagangan internasional seperti tuduhan dumping/subsidi untuk produk coated paper dan uncoated paper dari Amerika Serikat dan produk A4 copy paper dari Australia yang masih dalam proses negosiasi di WTO. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) yang sangat tinggi menyebabkan produk kertas Indonesia tidak bisa masuk ke pasar Amerika Serikat dan Australia. Tuduhan dumping/subsidi juga dikhawatirkan akan ditiru oleh negara kompetitor lainnya yang akan mengancam ekspor produk pulp dan kertas Indonesia.
Hal ini merupakan PR bagi seluruh parapihak terkait dari Asosiasi (APKI), pelaku usaha dan Pemerintah serta komponen bangsa lainnya untuk menyikapi dan mencari jalan keluar yang paling tepat agar potensi sumber daya alam yang tersedia dapat diproses menjadi produk-produk bernilai tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Harus ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi," ulas Menperin.(rls/ron)
