JAKARTA (DetakRiau.com ) Wacana pemindahan embarkasi pemberangkatan
jemaah haji asal Jakarta ke Kertajati di Majalengka, Propinsi Jawa
Barat,  belum disetujui oleh Komisi VIII DPR yang membidangi haji dan
umrah.

Alasan pemindahan embarkasi haji ke Majalengka, awalnya, dikarenakan embarkasi bandara Soekarno - Hatta di Tangerang, Banten, sudah padat. Sementara jalur pemberangkatan dari bandara Halim Perdanakusuma frekwensinya terbatas untuk pesawat kecil.

Dikatakan,  solusinya  justru bukan dengan memindahkan embarkasi ke Kertajati. Yang di usulkan agar run way Halim Perdanaksuma di perpanjang. Dan apabila diperlukan membebaskan lahan untuk kepastian kenyamanan jamaah haji asal Jakarta, tegas Achmad Fauzan Harun dari Fraksi PPP di Jakarta Kamis (25/1/2108)..

Sebab, tidak semudah seperti  yang diucapkan untuk bisa memindahkan embarkasi ke Jawa Barat itu.

"Paling tidak diperlukan waktu 3 jam untuk menuju ke Kertajati. Itupun kalau  perjalanannya lancar. Yang pasti akan menguras energi jamaah yang kebanyakan orang tua kita", jelas mantan kepala Kanwil Depag Jakarta.

Ia menduga terdapat motif ekonomi dibalik pemindahan embarkasi ke Majalengka. Karena, secara fisik masih belum siap untuk menampung jamaah haji ibukota, bebernya.

Dalam rapat kerja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama disepakati pembentukan Panita Kerja Biaya Perjalanan Ibadah Haji,BPIH, tahun 2018 dengan Ketua Noor Ahmad.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin mengatakan BPIH 2018 akan naik moderat. Lukman mengusulkan kenaikan BPIH 2018 sebesar Rp 900.000, termasuk pajak 5 persen oleh Arab Saudi, serta kenaikan  bahan bakan avtur untuk pesawat. Erwin Kurai