PADANG (DetakRiau.com) - Setiap wartawan sesuai dengan surat edaran dari Dewan Pers, ditegaskan tidak boleh terlibat politik praktis. Demikian dikatakan Saparuddin Koto, salah satu Narasumber pada Pelatihan Jurnalistik yang diikuti oleh para wartawan media di Kuansing, yang digelar Bagian Humas dan Protokoler Setda Kuansing, Rabu (28/3) pekan lalu, di Hotel Pangeran Beach Kota Padang.

Hal ini, menurut Saparuddin Koto yang juga merupakan pengurus PWI Provinsi Riau, disebabkan wartawan harus bisa menjaga netralitas nya dalam menulis sebuah pemberitaan terhadap suatu berita yang disuguhkan ke publik. "Karena ini akan berpengaruh terhadap publik," ujarnya.

Dikatakan Saparuddin Koto, jika seorang wartawan tengah melakukan kegiatan politik harus lah seorang wartawan itu non aktif dari kegiatan jurnalis atau kewartawanan nya. "Jika terlibat politik, seorang wartawan itu harus mundur. Setidaknya selama mengikuti prosesi politik tersebut. Karena ini sangat besar pengaruhnya di tengah publik nantinya. Untuk itu seorang wartawan ini harus netral dalam kegiatan jurnalis nya," tutur Saparuddin.

"Sebab pengaruhnya tidak hanya pada publik, juga pada lawan bicara atau tempat dia melakukan kegiatan. Seperti berhubungan dengan suatu instansi, itu akan terpengaruh dan terkena efek dari seorang wartawan yang berpolitik tersebut," tegasnya.

Dengan demikian, tambah Saparuddin Koto, untuk sebuah berita yang berimbang dan murni karya jurnalisnya, diperlukan wartawan yang netral dari bentuk politik apapun," tutupnya.***(dra)