Advetorial DPRD Riau
DPRD Riau Gelar Sidang Paripurna, Ini Agendanya
Sabtu, 07 April 2018 - 12:18:25 WIB
Pekanbaru (DetakRiau.com) - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau menggelar paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum (panum) fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2017, Kamis (5/4/2018).

Teks Foto : Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi sedang memebacakan jawaban pemerintah.

Kegiatan ini merupakan agenda yang tertunda karena pernah dijadwalkan sebelumnya.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, dalam sidang ini gubernur diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi. Juga tampak hadir unsur Forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah) Riau, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau dan anggota DPRD Riau serta undangan lain.


Dalam jawaban pemerintah terhadap LKPj Gubri tahun anggaran 2017, Sekda Ahmad Hijazi yang menyampaikan jawaban, menjawab sejumlah pertanyaan dari delapan Frkasi DPRD Riauyang terdiri dari Fraksi Golkar, F PDI-P, F Demokrat, F PAN, F Gerindra Sejahtera, PKB dan Fraksi Gabungan Nasdem-Hanura, yang disampaikan pada paripurna pandangan umum fraksi DPRD sebelumnya.


Sebelum membacakan jawaban LKPj setebal 23 halaman tersebut, Plt Gubri diwakili Sekda Prov Riau Ahmad Hijazi mengungkapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran serta masukan yang disampaikan 8 fraksi di DPRD Riau.

Dalam pidato jawaban pemerintah, Ahmad Hijazi mengklaim, meski tantangan perekonomian cukup berat namun tingkat kesejahteraan masyarakat Riau meningkat. Disisi lain, rendahnya realisasi pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2017, disebabkan proses perencanaan yang terlambat.

Ahmad Hijazi mengungkapkan capaian Pemprov tahun 2017 yakni, trend pembangunan yang positif, penurunan penduduk miskin dan antisipasi bencana alam. Terkait pertumbuhan ekonomi, Pemprov berupaya mendorong percepatan pengesahan Perda RTRW karena berdampak bagi bagi pembangunan di Riau, ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah penduduk miskin di Riau pada Srptember 2017 sebesar 7,41 persen. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 1,04 persen dibanding September 2016.

Sementara, angka pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 7,42 persen menjadi 6,22 persen tahun 2017 atau turun sebesar 1,20 persen.

Ia mengatakan, peluang besar untuk kesempatan kerja yakni, pertanian, perkebunan, perikananan, peternakan dan tata niaga. Sementara sektor yang masih menjadi tulang punggung perekonomian selain sektor industri, adalah pertanian/perkebunan.

Terkait kurang efektifnya BUMD sebut Ahmad Hijazi, Pemprov akan melakukan kajian pada masing masing BUMD tentang berapa target laba yang dapat dicapai untuk tiga tahun ke depan. Sedangkan terkait tingginya tingkat inflasi kata Sekdaprov, dipicu oleh lalulintas produk makanan. Meski demikian tingkat inflasi tersebut masih dalam kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 4 plus minus 1 persen.

Pemprov juga menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 sebesar 71,20 lebih tinggi dari rata rata nasional sebesar 70,18. Artinya, Riau tertinggi keenam se Indonesia.
Sementara harapan hidup mencapai 70,97 yang berarti bànyak tahun yang dapat ditempuh penduduk Riau rata rata 71 tahun.

Image may contain: 3 people, people standing and indoor
Teks Foto : Para anggota DPRD Riau beserta undangan tengah menyanyikan lagu Indonesia Raya
 
Demikian pula halnya dengan harapan lama sekolah sebesar 12,86. Artinya anak usia sekolah di Riau memiliki peluang menamatkan pendidikan lulus SMA atau D1. Sedangkan pengeluaran per kapita mencapai Rp 10,465 juta per tahun.

Pada bagian lain, Ahmad Hijazi mengatakan pelayanan keseahatan bukan hanya tanggungjawab Pemprov Riau melainkan juga tanggungjawab pemeraintah kabupaten/kota. Untuk itu perlu koordinasi dan kerjasama yang lebih baik. Melalui program Nusantara Sehat, ucap Ahmad Hijazi Pemprov Riau telah memgangkat tenaga para medis PTT bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk ditempatkan di daerah terpencil.

Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang realisasinya dibawah 50 persen ucàp dia, disebabkan perencanaan dan pelaksanan fisik dilakukan pada tahun anggaran yang sama. Kondisi ini kata Ahmad Hijazi akan menjadi perhatian di tahun mendatang.

Menanggapi pandangan umum dai Fraksi PDI Perjuangan, Hijazi menjelaskan komitmen kepala daerah terhadap misi pembangunan jangka menengah daerah 2014-2019 terutama untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, dapat kami jelaskan bahwa kita tetap berkomitmen sesuai dengan dokumen RPJMD, RKPD  tahun 2017 dan APBD tahun 2017.

"Pada tahun 2017 alokasi untuk belanja modal dan infrastruktur sebesar 23% meningkat dari tahun 2016 sebesar 22,77%. Realiasi belanja hibah sebesar 8,76% sebagian besar diperuntukkan bagi dana BOS sebesar Rp 993 Miliar untuk mendukung pendidikan di provinsi Riau," pungkasnya.

Sementara itu dari fraksi Demokrat sendiri, mengenai skala prioritas pembangunan di provinsi Riau, ia mengatakan pemprov Riau telah berkerja bersama antara eksekutif dan legislatif yang tertuang dalam KUA-PPAS, sehingga penentuannya sudah melalui pertimbangan yang matang dan komperensif.

"Pembangunan saat ini harus benar-benar dilandaskan pada prinsip prinsip akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan diharapkan semakin cepat dan lancar sejalan dengan semakin diterapkannya e-government oleh Pemprov Riau," katanya.

"Berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di provinsi Riau patut kita syukuri, bahwa dengan tantangan perekonomian cukup berat dan sumber daya pembangunan yang terbatas, jumlah masyarakat miskin dan pengangguran di provinsi Riau mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di Riau pada bulan September 2017 sebesar 7,41% atau turun sebesar 1,04% dibandingkan dengan September 2016. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 72% menjadi 6,22% 2017 atau turun sebesar 1 koma 20%," paparnya.

Image may contain: one or more people, people on stage and indoor
Teks Foto : Wakil Ketua DPD Riau Sunaryo pimpin sidang paripurna

Mengenai pandangan umum fraksi Demokrat tentang kurang efektifitasnya kinerja Bank Riau yang terlihat dengan menurunnya keuntungan, ia mengatakan bahwa hal tersebut telah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. 

Namun bila ditinjau berdasarkan pembagian deviden kinerja bank Riau Kepri,   masih terlihat mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pembagian deviden tahun 2016 untuk pemerintah Riau sebesar Rp 73,206 Miliar meningkat menjadi 108,552 miliar atau sebesar 48,20%.

Terkait turunnya nilai ekspor non migas pada tahun 2017, dikatakan Hijazi, disebabkan belum pulihnya perekonomian dunia sehingga menyebabkan nilai ekspor CPO dan bubur kertas, mengalami fluktuatif yang signifikan. Untuk itu Pemprov Riau senantiasa mendorong diverifikasi produk ekspor dan pergeseran struktur ekonomi Riau ke arah tumbuhnya ekspor dan pergeseran ekspor produk industri perdagangan dan pariwisata.

Soal pandangan umum Fraksi PAN, dijelaskan Hijazi, lambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2017, disebabkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan salah satu sektor penyumbang dominan dalam PDRB provinsi Riau yang mengalami kontraksi sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. 
Oleh sebab itu secara perlahan-lahan Pemprov mulai mengurangi ketergantungan pada sektor ini dengan mendorong pertumbuhan sektor non Migas.

Image may contain: indoor
Teks Foto : Suasana ruangan sidang Paripurna  DPRD Riau

"Terkait dengan beberapa urusan pelayanan di dinas pendidikan yang realisasinya rendah, yaitu karena disebabkan penyelenggara pendidikan SMK yang terealisasi hayat 43,94 % dan penyelenggaraan pendidikan SMA 45,08%, karena tidak terlaksananya pengadaan peralatan yang bersumber dari dana DAK atau dana alokasi khusus. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan Kemendikbud membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga berimbas pada keterlambatan pelelangan dan pencairan dana triwulan ke  di Kemenkeu," paparnya.

Selanjutnya fraksi Gerindra Sejahtera, dia mengatakan penyampaian LKPJ ini sudah mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Mengenai realisasi penyerapan anggaran, Pemprov Riau sependapat dengan pandangan umum fraksi Gerindra untuk memaksimalkan kinerja pemerintah di masa yang akan datang.

"Dan mengenai populasi beberapa jenis ternak unggulan masyarakat dapat kami jelaskan bahwa data yang disajikan pada LKPJ tahun 2017 masih merupakan angka sementara. Hasil validasi terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2017 perkembangan ternak kerbau mengalami peningkatan mencapai 2,03% sedangkan ternak ruminasia kecil (kambing dan domba) mengalami peningkatan sebesar 10,7% untuk kambing dan 47,77% untuk domba,"jelasnya.

Ditambahkan Ahmad Hijazi, untuk batas wilayah antara kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru, telah dapat diselesaikan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten dan kota Pekanbaru provinsi Riau. Dan mengenai prestasi yang sudah dicapai pada tahun 2017 kedepannya lebih di tingkatkan, sedangkan besaran realisasi anggaran akan tetap menjadi perhatian dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menanggapi pandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa pemprov Riau mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pada tahun anggaran 2017 pada 22 Maret 2008 lalu, telah dilaksanakan berdasarkan undangan resmi DPD Riau nomor: 005/389/UM, tanggal 20 Maret 2018 tentang penyampaian keterangan pertanggungjawaban dalam (LKPJ) gubernur Riau tahun 2017 dan telah memenuhi kuorum serta telah disepakati oleh masing-masing Ketua Fraksi dan anggota DPD Riau untuk dapat dilanjutkan.

Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menanggapi pandangan umum fraksi PPP tentang kendala PAD dan potensi sumber pendapatan lain dapat jelaskan bahwa kendala penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian daerah yang belum pulih sepenuhnya sehingga belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan keadaan kapasitas produksi sektor industri di provinsi Riau. (adv/hms/drc)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -