Lipat Kain (DetakRiau.com) - Salah seorang tokoh masyarakat adat Lipat Kain yang juga merupakan mantan Datuk Gadang selama 16 tahun (Amirudin-red) berharap pemerintah tidak mengabaikan permasalahan masyarak">
 
 
AMIRUDIN : Telah Terjadi Pembiaran oleh Pemerintah, Terkait Aspirasi Masyarakat
Senin, 14 Mei 2018 - 17:08:07 WIB
Lipat Kain (DetakRiau.com) - Salah seorang tokoh masyarakat adat Lipat Kain yang juga merupakan mantan Datuk Gadang selama 16 tahun (Amirudin-red) berharap pemerintah tidak mengabaikan permasalahan masyarakat.

Sebagaimana informasi sebelumnya telah terjadi  perselisihan antara warga masyarakat adat yang tergabung dalam Forum Aliansi Masyarakat Kampar Kiri Bersatu (FORMAKI_Bersatu) dengan fihak yayasan Ninik Mamak Kenagarian Kampar Kiri dan hendaknya pemerintah dalam hal ini Muspica dan Muspida jangan tinggal diam.

Salah satu tokoh masyarakat adat Lipat Kain yang juga merupakan mantan Datuk Gadang selama 16 tahun (Amirudin-red) berharap dalam masalah perselisihan antara warga masyarakat adat dengan fihak yayasan Kenagarian Kampar Kiri ini hendaknya pemerintah dalam hal ini Muspica dan Muspida jangan tinggal diam, Karena ini menyangkut banyak warga masyarakat dan aksi ini murni aspirasi masyarakat yang mempersoalkan pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada diatas tanah Ulayat Kenagarian Kampar Kiri hal ini disampaiakanya di lokasi lahan perkebunan sawit yang saat ini masih diduduki ribuan warga masyarakat Kampar Kiri Senin 14/5/18 kepada DetakRiau.com,

 Saya adalah mantan Datok Gadang dan dalam aksi ini juga ada mantan Datok yang lain jadi saya mengatahui secara persih proses dan status tanah ini, Kami di Kenagarian Kampar Kiri ini berjumlah Sembilan Datok semua Datok tau tentang status Tanah Ulayat itu dimana letaknya dimana batasnya bahkan dokumen pun mereka tau karena kita semua harus mengetahui dan Menanda Tanganinya sehingga ketika seperti ini yang terjadi batin saya menangis tidak rela rasanya tanah pusako Datok Datok kita terdahulu di kelola dengan tidak adil,Coba lihat daftar ini (Sambil menunjukan daftar list hasil sawit yang rata rata 11.400.000,-  pada  masa bulan tertanggal 17 Februari 17 ditanda tangani ketua yayasan Drs.H.M. Tahir dan Bendahara Darwis.S) ini bukti bahwa masyarakat kita menerima 300 ribu perbulan dan mereka menikmati puluhan juta rupiah dan ini harus segera diakhiri. Paparnya.

Saat ini ribuan warga masyarakat masih dengan sabar berada dilokasi perkebuan Sei Segati, Desa Lipat Kain Selatan Kec.Kampar Kiri Kabupaten Kampar, menurut informasi yang diperoleh disana Bahwa sebenarnya warga sudah amat sering demo tepatnya sejak sepuluh tahun yang lalu dan saat ini merupakan puncak dari upaya warga masyarakat adat Kenagarian Kampar Kiri.

Yang memprihatinkan adalah warga ini sudah sebelas hari berada dilokasi memasang tenda alakadarnya dari terpal dengan beralaskan terpal seadanya bahkan mendirikan dapur umum disana, Terlihat ibu ibu yang sudah berumur diatas 60an tahun pun masih semangat bersama memperjuangkan hak haknya setidaknya anak cucunya kelak bisa menikmati hasil yang lebih daripada yang saat ini mereka terima, mereka bekerjasama saling bahu membahu saling suport dan saling menguatkan walaupun dengan keterbatasan yang ada tetapi mereka percaya bahwa keadilan akan mereka dapatkan.

Seperti diketahui bahwa pada hari Selasa 8/5/18 minggu lalu seperti yang sudah disepakati akan dilakukan mediasi di kantor Camat Kampar Kiri yang di mediatori oleh Camat dan Kapolsek Kampar  Kiri agar masalah ini segera menemukan solusi dan warga dengan semangat Perwakilanya mengahadiri lebih awal akan tetapi sampai sore dari pihak yayasan tidak ada yang hadir dan adatang sehingga acara itupun batal, Sementara waktu itu telah disepakati bersama tapi akhirnya batal dan sampai saat ini belum ada itikad baik dari pihak yayasan, Menurut informasi dalam minggu ini Warga Masyarakat  akan berkirim surat kepada Bupati Kampar lalu DPRD Kab.Kampar dan Gubernur atau Pemerintah Provinsi bahkan akan dikirim surat juga kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR-RI dan DPD-RI, Dengan harapan segera terselesaikanya masalah ini.
Dijumpai di lokasi Muhammad Zainudin,SH yang merupakan Penasehat Hukum Forum Aliansi Masyarakat Kampar Kiri Bersatu (FORMAKI_Bersatu) Membenarkan adanya rencana itu, seperti dikatakanya,
 
 Benar kami memang akan berkirim surat kepada Bupati, DPRD Kabupaten, Gubernur, DPRD Provinsi, Presiden, DPR-RI dan DPD-RI kenapa begitu karena ini sudah menyangkut ribuan nasib anak bangsa, dari ratusan KK berarti ada istri dan anaknya jadi ribuan manusia akan dibiarkan saja begini atau bagaimana, kalau ini diselesaikan secara hukum sementara ini tanah ulayat jadi serba salah, Justru karena ini tanah ulayat maka pengelolaanya juga suka suka yang mengelola dan secara jelas bisa dibuktikan dan dilihat bahwa ada indikasi oknum pihak yayasan memperkaya diri pribadi. katanya.(widi)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -