Kegiatan ini dimulai dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu pada kamis 7/6/2018 dilanjutkan di Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Kampar bertempat di Tapung Raya selanjutnya di Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Dumai dan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkalis.

Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau laksanakan Temu Kader dibeberapa Kabupaten, Kegiatan ini dimulai dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu pada kamis 7/6/2018 dilanjutkan di Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Kampar bertempat di Tapung Raya selanjutnya di Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Dumai dan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkalis, Hal ini merupakan rangkaian kegiatan Temu Kader dan Pemantapan Kader Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Tim dari Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau dipimpin langsung oleh Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau H.Fran Rizal beserta Wakil Sekretaris Enhari Alwi,SH Sekretaris Bidang Organisasi Sriyono,SH serta Ketua Badan Pelaksana Kaderisasi Oman Kusmedi SH.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantapkan Perjuangan Politik Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau dalam Pilgubri 2018 sesuai dengan hasil MUSWIL II dan RAPAT PLENO Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau bahwa diputuskan mengusung Kader Terbaiknya yaitu Ir.H. Arsyadjuliandi Rachman,MBA selaku Ketua Dewan Pakar Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau untuk maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Riau periode 2019  2024 dan saat ini berpasangan dengan H.Suyatno,AMP yang merupakan Bupati Non Aktif Kabupaten Rokan Hilir atau lebih dikenal paslon AYO (ANDI  SUYATNO).

Dalam kegiatan temu kader kali ini Tim konsolidasi Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau kembali mengingatkan dan menegaskan bahwa perjuangan Politik ini tak bisa ditwar tawar lagi dan wajib bagi seluruh pengurus dan kader Pemuda Pancasila di Provinsi Riau agar berjuang mensukseskan dan menggunakan hak plihnya untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 4 Andi  Suyatno diseluruh TPS daerah masing masing, hal ini seperti disampaiakan H.Fran Rizal pada detakriau.com  Selasa 12/6/2018 di Kantor Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau Jl.Wolter Monginsidi No.3 Pekanbaru ,

 Temu kader ini adalah bagian dari konsolidasi Organisasi dan langkah Politik Pemuda Pancasila untuk pemenangan Bung Andi sebagai Calon Gubernur pada Pilgubri 2018 melanjutkan kepemimpinan beliau, karena masih banyak program unggulan beliau yang harus diselesaikanya sehingga harus satu periode lagi, Tentu kita tidak asal dukung saja karena keputusan ini sudah melalui beberapa pertimbangan dan mekanisme Organisasi contohnya hal ini sudah diputuskan pada saat MUSWIL II Pemuda Pancasila Provinsi Riau lalu dikuatkan lagi dengan Hasil Rapat Pleno Pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau bahwa kita sepakat mendukung dan mengusung Ir.H. Arsyadjuliandi Rachman,MBA selaku Ketua Dewan Pakar Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau untuk maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Riau periode 2019  2024 dan keputusan ini wajib dilaksanakan jajaran Pimpinan Cabang, Anak Cabang, Ranting dan seluruh kader Pemuda Pancasila sampai tingkat basis dan bagi yang tidak melaksanakan keputusan ini berarti sudah masuk kategori tidak tunduk pada Organisasi dan sudah tentu akan mendapatkan sanksi dari Organisasi. Paparnya.

Hal senada juga disampaiakan Ketua Badan Pelaksana Kaderisasi Oman Kusmedi,SH bahwa kalau kader Pemuda Pancasila merupakan Ormas yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya mengenal sistem Satu Komando, Seperti dikatakanya,

Pemuda Pancasila merupakan Ormas besar dan sistem Organisasinya jelas dan tegas bahwa dalam kerangka Perjuangan Politik semua menggunakan  jenjang masing masing Contohnya, Ketika Perjuangan Politik pada tataran Presiden maka yang akan mengambil keputusan arah Perjuangan Politik adalah pada level Majelis Pimpinan Nasional atau Pengurus Pusat dan jajaran dibawahnya wajib menjalankan keputusan itu dan apabila tidak bisa menjalakan keputusan itu maka sanksi pasti akan diberlakukan, Pada tataran Gubernur maka yang akan mengambil keputusan adalah Majelis Pimpinan Wilayah dan Majelis Pimpinan Nasional tidak akan mengintervensi atau dengan kaga lain keputusan Majelis Pimpinan Wilayah untuk perjuangan Politik pada tataran Gubernur maka Majelis Pimpinan Nasional akan merestuinya begitu pula pada jajaran Pengurus dibawahnya harus mentaati keputusan arah dan Perjuangan Politik Majelis Pimpinan Wilayah dan apabila tidak mentaati keputusan itu maka sanksi akan diberikan oleh Majelis Pimpinan Wilayah pada jajaran dibawahnya Nah pada tataran Bupati dan Walikota maka Majelis Pimpinan Cabang yang mengambil keputusan tentang arah dan perjuangan Politiknya jajaran Majelis Pimpinan Nasional dan Majelis Pimpinan Wilayah juga akan merestui dan memberikan dukunganya dan semua tadi sudah kita laksanakan pada Pilpres, Pilgub dan Pilkada Bupati dan Walikota sehingga sebenarnya sangat sederhana saja sehingga ketika kita menjalankan sesuai aturan yang ada maka tak akan ada masalah. Katanya (Widiarta)