Pencapaian tersebut  adalah prestasi ditengah kondisi ekonomi global yang masih belum menentu, seiring dengan melambatnya ekonomi dunia disusul dengan bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga.

"Pertumbuhan sebesar 5,07 persen pada tahun 2017 adalah pertumbuhan tertinggi berkat upaya serta kerja keras pemerintah".

Djoni Rolindrawan juru bicara Fraksi Hanura mengatakan dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta Selasa (10.7/2018) dengan agenda tanggapan fraksi fraksi atas RUU laporan pertangung jawaban APBN 2017.

Keberhasilan pemerintah menaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017, katanya, tak bisa dilepaskan dari fundamental ekonomi yang kuat. Dimana terjadi keseimbangan sektor moneter dan sektor riel, ujar Indrawan.

Sedangkan Refrizal yang menjadi juru bicara Fraksi PKS mengatakan sebaliknya, kinerja pemerintah tidak memuaskan sebab hasil pembangunan belum optimal.

Pertumbuhan 5,07 persen yang dicapai tahun 2017 lebih rendah dari target  RPJP APBN sebesar 5,3 persen dan lebih rendah lagi dari janji kampanye pilpres sebesar 7 persen, ungkap Refrizal yang direspon Menteri Keuangan sambil menyeruput segelas kopi sambil mendengarkan tanggapan dari 10 fraksi di DPR.

Fathan dari Fraksi PKB mengingatkan juga potensi piutang negara  yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada DPR yang berpotensi bisa hilang dari penerimaan negara. Disisi lain  pembayaran hutang telah mengurangi efektifitas belanja.

Sukiman dari Fraksi PAN mengatakan senada, kualitas belanja masih rendah, Kedepan ekspansi anggaran harus dikurangi. 

"Ditengah pendapatan yang turun pemerintah malah mendorong harga BBM naik sehingga menekan konsumsi", imbuh  Refrizal anggota Komisi Keungan dan APBN DPR RI. Erwin Kurai.