TAP MPR Tentang Etika Mandul, UU dan Peraturan Sarat Kepentingan
Selasa, 18 September 2018 - 18:47:09 WIB
JAKARTA (DetakRiau.com) Dalam tempo sepekan, tiga anggota DPR menagih
peraturan  mulai dari usulan RUU baru sampai Rancangan Peraturan
Pemerintah sebagai amanat atas UU yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR.

Pemerintah digugat karena peraturan masih mengendap di Departemen Perdagangan. Sehingga menghambat lahirnya  RUU Perlindungan Data Pribadi dan terbetuknya Badan Pangan Nasional.

Adapun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pangan Nasional yang diatur dalam UU Pangan adalah RPP yang belum kunjung diterbitkan  sampai sekarang oleh pemerintah, jelas wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi.

Diluar peraturan dibidang politik sebaliknya. Nasir Jamil dari Fraksi PKS dengan dalih etika mewacanakan  dan meminta agar  kepala daerah yang jadi tim sukses capres  harus bertindak seadil adilnya. Dan mundur apabila capresnya kalah dalam pemilu, kata  Nasir Jamil Gedung DPR Jakarta senin
kemarin (17/9/2018)

Tafsir ni muncul karena  Undang Undang Pemilu tidak melarang kepala daerah menjadi tim sukses calon presiden. Dan  praktek ini sudah berjalan sejak pilpres 2009 dan 2014.

Tetapi mulai dipersoalkan kembali oleh kubu oposisi di pilpres 2019 yang akan datang.

Irma Suryani Chaniagoi dari Fraksi Nasdem merespon beda. Dikatakannya, kepala daerah yang ikut jadi tim sukses capres tidak perlu mundur karena tidak dilarang dalam Undang Undang Pemilu kecuali bagi ASN, yang prakteknya sudah dijalankan sejak pilpres 2009 lalu.

Tarik menarik tersebut  muncul justru dalam acara yang di gelar oleh MPR yang telah mensahkan  TAP MPR tentang Etika sejak dari awal reformasi. 

Saya berkepentingan tapi sebagai anggota Komisi I bidang siber bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi data pribadi, agar tidak jatuh kepada orang orang yang tidak berhak lagi, ujarnya.

Saya sudah minta agar RUU tersebut diajukan oleh pemerintah agar lebih lekas jadi Undang Undang setelah dibahas oleh DPR dengan pemerintah, jelas Satya Widya Yudha yang telah  dua kali mewacanakan usulan RUU Perlindungan Data Pribadi

Adapun RPP tentang Badan Pangan Nasional difokuskan supaya bisa menjamin harga pangan terjangkau. Sebab,  harga pangan yang sekarang semakin kebal dari intervensi pemerintah, bahkan intervensi Bulog sudah tak mampu lagi mengembalikan harga beras ke harga semula, seperti
yang terjadi pada kenaikan harga beras setelah Idul Fitri 2018 lalu, jelas Viva.

Semakin luasnya wilayah kartel pangan hingga sampai menguasai pasar di desa desa bukan suatu hal yang baru  "Saya mendapat laporan dari hasil riset mahasiswa IPB. Modusnya, sayur mayur yang berharga murah sampai ditolak dibongkar di pasar desa, karena pasar sudah dikendalikan oleh jaringan kartel. Agar harga sayur tetap tinggi,  supaya kartel dapat untung lebih besar", ungkap Prima Gandshi dosen ekonomi pertanian.  Erwin Kurai.


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -