JAKARTA (DetakRiau.com) Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
minta dukungan agar hasil pembahasan optimalisasi dalam anggaran RAPBN 2019,  dapat
dipergunakan untuk cadangan fiskal seperti yang pernah dilakukan pada
tahun 2008 saat rupiah mengalami pelemahan atas dolar AS yang disebabkan oleh faktor luar.

"Yang alokasinya nanti adalah untuk mengantisipasi tekanan  nilai tukar yang  akan terus berlanjur sampai akhir tahun 2019".

Pendapat ini diutarakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto  saat jumpa pers dengan Ketua Fraksi Golkar DPR  Melchias Markus Mekeng di Jakarta Kamis (20/9/2018).

Dikatakan, persoalan sekarang ini harus dilihat sebagai permasalahan bangsa. Jangan sampai pemerintah dibiarkan berjuang sendirian atau jadikan ini sebagai  tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa dalam menghadapi tekanan yang cukup besar dari luar negeri, ujar menteri kelahiran Surabaya ini.

Pelemahan nilau tukar rupiah atas dolar sempat menembus Rp14.900 sebagai  akiba naiknya suku bunga AS The Fed sebesar 2 %, perang dagang AS-China yang belum selesai, serta terjadi krisis di negara menengah di Turki dan Argentina yang belum menampakkan tanda tanda akan mengalami pemulihan.

Dengan perkataan lain cadangan fiskal utamanya di maksudkan untuk mengurangi beban total hutang yang diperkirakan akan mencapai Rp 4.685 Triliun pada tahun 2019. Selain  fiscal buffer dimaksudkan sebagai bantalan dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian, jelas  Airlangga.

Dalam hal yang terkait dengan tata kelola APBN dan APBD. Saya menekankan akan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pembahasan maupun pelaksanaan APBN sebagai perwujudan Golkar bersih, pintanya.

Untuk guna merespon gagasan tata kelola yang bersih. Hamdani anggota Komisi VI dari Fraksi Nasdem dalam kesempatan terpisah meminta kepada Menteri Perdagangan agar membuka hasil rapat  terbatas,Ratas, yang dalam putusannya menyetujui impor 2 juta ton beras.

"Agar supaya jangan sampai isu ini melebar antar pejabat berpolemik di media publik. Ini tentunya  sangat kita sayangkan. Makanya, dibuka saja hasil Ratas agar tampak apa sebenarnya yang terjadi dalam proses keputusan impor beras pada tahun ini". katanya.

Rizal Ramli mantan Kepala Bulog mengungkapkan adalah atasan Menko Perekonomian yang berada dibalik rencana impor beras saat Presiden Joko Widodo sedang tidak berada di Jakarta.

Direktur Bulog Budi Waseso pagi pagi sudah menolak untuk menerima impor beras karena gudang Bulog sudah penuh. "Kalau Menteri Perdagangan tetap akan mengimpor beras agar berasnya disimpan di Kantor Departemen Perdagangan saja", tandasnya.

Rizal Ramli mengusulkan agar Jokowi turun langsung selesaikan soal impor beras tender tahun 2017. Sebab tidak lama lagi padi milik petani akan panen di bulan November jangan sampai harga gabah jatuh dan petani rugi lagi. Sementara kartel beras untung besar hidup dari  penderitaan petani yang pada zaman orde baru sudah masuk digolongkan melakukan subversib atas perekonomian nasional, ujar  Rizal Ramli mantan Direktur Bulog era reformasi. Erwin Kurai.