"Sangat disayangkan pengadaan mobil Operasional dengan DPA Rp.6 miliyar dilakukan dalam ekonomi masyarakat kuansing yang sekarang sangat merosot," ujarnya kepada media ini, Jum'at (21/9).

Dikatakan Heri, dalam kondisi APBD Kuansing yang minim, sudah semestinya pemerintah Daerah dapat mengelola APBD atau menganggarkan kegiatan secara efektif dan efesien ditambah lagi saat ini APBD kuansing Rasionalisasi Anggaran sebesar 15 Persen.

"Kondisi APBD Kuansing katanya minim, tetapi malah mampu membeli mobil Opersional jabatan. Wah, pastinya mobilnya sangat mewah karena anggarannya mencapai Rp 6 miliar," sebut Heri dengan nada heran.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pemerhati Ekonomi Kuansing, Zubirman,SH yang juga sebagai praktisi hukum mengatakan sebaiknya Pemerintah Daerah mengkaji ulang terhadap perencanaan pembelian mobil operasional Jabatan tersebut.

Sebab saat ini kondisi ekonomi Daerah menurun, jadi tidak perlu membeli mobil operasional yang harganya miliaran tersebut. Dikarenakan bupati sudah memiliki mobil operasional, dan lagi mobil operasional pejabat itu sudah ada standarisasinya sesuai dengan permendagri.

"Selama ini kita melihat kegiatan bupati juga tidak terhambat dengan mobil operasional yang ada, kecuali mogok mobil tersebut. Dan saya juga mempertanyakan keberadaan mobil operasional DPRD Kuansing sebanyak 32 unit, digunakan oleh siapa dan dimana. pemerintah daerah juga harus menginventarisir semua asset pemda yang ada," terangnya.

Sementara itu, Dayat (45) warga Kuantan Hilir Seberang menyoroti rencana pengadaan mobil Operasional jabatan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Sebab menurutnya lebih baik digunakan untuk pengadaan bibit sawit yang juga merupakan program unggulan pemerintahan Mursini- Halim, yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. 

"Kita ini masyarakat kecil, yang seharusnya pemerintah Daerah memikirkan nasib nasib masyarakatnya untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya," harapnya.***(dra)