Pekanbaru, DetakRiau.Com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Ekspos serta evaluasi yang dilaksanakan Sabtu Pagi (22/09), di Hotel Prime Park Pekanbaru ini dihadiri Sekda Dr. Dianto Mampanini, SE, MT, sejumlah Kepala OPD, Kabag Organisasi Yunita Trisia, SH, MH serta sejumlah Kasubag Program dari 10 OPD sampel.
10 OPD Di Kabupaten Kuantan Singingi, menurut KemenPAN RB yang diwakili Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur Ananda Juarsa, Ak, Kabupaten Kuansing memiliki komitmen yang tinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing daerah.
Sedangkan Pemkab Kuansing, Kabupaten Kuansing 2017 memperoleh nilai CC (Cukup). Selain itu, 10 OPD sampel di Kabupaten Kuansing yang menjadi Piloting Tim Asistensi Reformasi Birokrasi dinilai telah cukup mampu merumuskan indikator output dan outcome yang smart dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Ananda Juarsa menganjurkan agar 10 OPD di Kabupaten Kuansing yang telah cukup baik ini memiliki tekad untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik dengan menerapkan konsep SAKIP secara terintegrasi, dan dilakukan terus menerus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dalam penilaian nantinya, evaluator akan menilai juga Kepala/OPD untuk menginformasikan peran strategisnya dengan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menembak sasaran RPJMD atau bagaimana komitmen Kepala OPD menggerakan sumber daya yang ada untuk mencapai target kinerja.
“Ini kami memberikan tantangan berikutnya, antara lain penerapan SAKIP di seluruh OPD dan upaya yang dilakukan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang menghasilkan layanan publik yang lebih baik untuk masyarakat.” tambah Ananda.
Sementara itu, Bupati Kuansing Drs. H. Mursini, M.Si menyatakan akan menindaklanjuti arahan KemenPAN dan RB, menunjuk serta mendampingi 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ekpsos sebelumnya. Ada 10 OPD yang dijadikan sampel untuk peningkatan akuntabilitas kinerja ini. Yaitu, Bappedalitbang, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
10 OPD ini sebagai sasaran utama untuk mendongkrak Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuansing Tahun 2018 , nantinya akan diekspos langsung oleh Sekda Kuansing Dianto Mampanini didepan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi dan dilanjutkan masing-masing Kepala OPD.
"Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kita tahun 2017 lalu hanya dapat nilai CC. Dengan adanya Evaluasi Kemenpan RB ini diharapkan nilai kita nanti bisa naik menjadi B. Atau kalau bisa langsung memperoleh nilai A," kata Bupati Mursini berharap.
Guna mendukung kerja dari Tim Asistensi Reformasi Birokrasi ini, Pemkab Kuansing telah membentuk Tim Percepatan Peningkatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.
"Dengan harapan yang disampaikan tadi, untuk kedepan kita mampu merealisasikan zona integritas dan wilayah bebas korupsi dalam implementasi SAKIP. Kita Pemkab Kuansing, harus benar-benar bekerja keras untuk mencapai keberhasilan kedepannya,” papar Bupati Mursini di depan Kemenpan RB siang ini.(dra)
