JAKARTA (DetakRiau.com) Pengesahan volume RAPBN 2018 sebesar RP 2.437 Triliun masih dalam pembahasan di dalam 11 Komisi di DPR.

Yang hasilnya baru diketahui sambil menunggu pembahasan di Badan Anggaran DPR, kata Misbakun anggota Komisi Keuangan DPR RI.

Apabila dibandingkan dengan APBN sebelumnya, dalam RAPBN 2018 lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan. Misalnya untuk alokasi keluarga harapan untuk masarakat miskin naik dari Rp 1,8 Juta per tiga bulan, menjadi Rp 3,2 Juta per tiga bulan, jelasnya.

Sementara itu dalam rapat dengar pendapat antara Komisi V dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR disepakati, tambahan anggaran sebesar RP 12 Triliun dari usulan RAPBN 2018 sebesar Rp 40 Triliun.

"Ini yang akan diperjungkan bersama", kata  Ketua Komisi V Lasarus  di Jakarta selasa (25/9/2018).

Adapun rincian kegiatan diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja dan masukan hasil rapat kerja/rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI.

Yang disusun berdasar kebijakan direktif Presiden, wakil Presidem, hasil sidang kabinet, hasil kunjungan kerja secara proporsional sesuai  dengan persaratan dan ketentuan yang berlaku, katanya. Erwin Kurai.