JAKARTA (DetakRiau.com) Mahyudin wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai
Golkarmewacanakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD kembali meski tak
bisa menjamin akan bebas dari korupsi.

Dikatakan, dahulu pemilihan di DPRD jadi sumber jual beli jabatan atau dukungan. Modusnya dengan membawa anggota DPRD ke Jakarta, disiapkan hotel mewah dan uang dukungan di laci hotel yang sudah siap diambil oleh anggota DPRD.
"Dengan konsekuensinya harus memilih calon kepala daeah yang memberikan uang itu tadi",kata Mahyudin wakil Ketua MPR di Jakarta (25/10/2018).

Mahyudin pernah terpilih menjadi kepala daerah saat dipilih di DPRD. "Tapi, sekarang, karena sudah ada KPK diharapkan bisa menekan transaksi politik  jika pemilihan kepala daerah   di DPRD kembali", ujarnya.

Sekarang mengapa marak terjadi penangkapan kepala daerah secara beruntun oleh KPK, dari mulai modus jual beli izin, jual beli promosi jabatan kepala dinas,  sampai dengan uang komisi proyek APBD.

Jawabnya, kata Mahyudin  karena kepala daerah terpilih dibebani  untuk membayar hutang atas biaya pilkada yang
mahal itu kepada pemodal

Untuk diketahui dalam pemilihan langsung, sarat untuk  bisa menjadi kepala daerah harus punya uang mahar minimal
Ro 3 Milyar. Belum termasuk biaya kampanye dan uang saksi,

Uang perahu ini adalah uang yang sudah dianggap hilang jikalau ada calon lain yang menawar lebih tinggi harganya. Dan adik saya korbanya pada pilkada yang lalu,katanya

Mengapa praktek ini sulit diungkap sampai sekarang karena pemberi dan penerima uang untuk membeli perahu suatu partai politik termasuk kedalam delik korupsi kalau diungkap di  publik.

"Pemilihan kepala daerah di DPRD  adalah khas Indonesia meski melangggar sistim presidensial yang berazaz pemilihan secara langsung. Tetapi, oleh karena saat digelar pemilihan langsung bebannya dan biayanya mahal sekali sehingga banyak kepala daerah korupsi dan ditangkap  KPK. Maknya, perlu harus ada solusi baru", tegasnya Erwin Kurai.