APBD Kuansing Tahun 2019 Sah, Dewan Tolak Rekrut 2.000 Tenaga Honorer
Minggu, 02 Desember 2018 - 18:28:13 WIB
 |
|
| Ketua DPRD Andi Putra, SH,. MH saat menyerahkan dokumen APBD 2019 Kuansing kepada Bupati Drs. H. Mursini, M.Si disaksikan Sekda DR. Dianto Mampanini, SE,. MT, Wail Ketua I dan II Sardiyono, A.Md dan Al Hamra |
TERKAIT:
TELUK KUANTAN, DetakRiau.com - Ketok Palu Rapat Pengesahan APBD Tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) di laksanakan, pada Jum'at malam (30/11) bertempat di Kantor DPRD Kuansing, Provinsi Riau.
Hadir dalam rapat ini seluruh pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala OPD serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra SH MH melalui Musliadi SAg, Jubir DPRD ketika membacakan pandangan akhir DPRD tentang Ranperda APBD Kuansing Tahun 2019, DPRD sudah mengesahkan APBD Kuansing sebesar Rp. 1.276 triliyun namun menolak perekrutan tenaga honorer sebanyak 2.000 orang, DPRD hanya menyetujui sebanyak 500 orang, dari angka tersebut diketahui 357 orang adalah mereka yang sudah bekerja sebelumnya dan di tambah 143 orang yang baru
APBD Kuansing 2019 di proyeksi naik 13,53, persen Penerimaan ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp87,3 miliar lebih. Jika dibandingkan 2018, angka itu mengalami kenaikan sebesar Rp260 juta lebih atau 0,29 persen.
Sedangkan melalui dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp902 miliar lebih dan mengalami kenaikan sebesar 13,83 persen atau Rp109 miliar lebih.
Sementara, pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan sebesar Rp285 miliar lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp42 Miliar lebih atau 17,24 persen.
Sedangkan belanja daerah juga terjadi peningkatan. Alokasi belanja tidak langsung yang diprioritaskan sebesar Rp761 miliar lebih, mengalami peningkatan sebesar Rp63 miliar.
Sementara, belanja langsung yang diproyeksikan sebesar Rp514 miliar lebih dan mengalami kenaikan senilai Rp 58 miliar lebih,
"Semoga anggaran APBD kabupaten Kuansing tahun dapat di laksanakan oleh Pemerintah dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan," tutup musliadi.(adv)
