Parpol Semakin Banal, Surat Konsultasi DPR - Presiden Belum Dijawab
Selasa, 04 Desember 2018 - 16:59:15 WIB
 
Fahri Hamzah
TERKAIT:
   
 

JAKARTA (DetakRiau.com) Wewenang DPR hasil produk
reformasi dan pemilihan langsung belum sekuat seperti yang
diduga semula. Malah relasi DPR dengan Presiden termasuk
masih lemah.

"DPR telah mengajukan surat kepada Presiden Joko Widodo
sebanyak 3 kali untuk konsultasi. Tapi hasilnya belum memperoleh jawaban dari Presiden sampai sekarang". 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan dalam acara
seminar : Penguatan Kelembagaan DPR RI Menuju Lembaga
Perwakilan Modern di Jakarta selasa (4/12/2018).

MPR sebaliknya setiap tahun mengelar laporan kinerja
Presiden setiap bulan Agustus. "Suatu kebiasaan tata negara
yang tak lazim. Padahal yang membahas anggaran dan pengawasan APBN  adalah DPR", tambahnya.

Disini filosofi, nalar, logika tidak dianggap penting untuk
memperbaiki tata negara kita, tukas Fahri

Mantan Kepala Badan Keahlian DPR Jhonson Rajagukguk
mengingatkan akan pentingnya fungsi Sekjen DPR sebagai
supporting sistim supaya tidak ikut memperlemah DPR.

"DPR yang sehari hari banyak bergelut dalam bidang hukum,
parlemen dan tata negara. Seharusnya latar belakang pejabat
Sekjen DPR adalah yang memiliki keahlian dibidang hukum",
ungkapnya.

Apalagi untuk saat sekarang ini DPR terus dituntut untuk membuat Undang Undang yang jadi tugas pokoknya didalam mengatur dan mengurangi pelanggaran, paparnya.
Apabila tidak,  DPR akan terus tertinggal terus dalam legislasi
membuat Undang Undang yang baru, tegasnya.

Arie Sujito dari FISIP UGM Yogyakarta sebaliknya menggugat sekolah politik yang digelar oleh partai politik, yang cuma menambah kuatnya birokrasi di partai politik. Dikarenakan hasilnya cuma sebatas untuk suplai kader partai yang terputus dari rakyat.

Yang pada sisi lain rakyat terus dipersalahkan oleh parpol
dengan maraknya pragmatisme dan praktek transaksional
seiring dengan masuknya kader pemodal besar dari pada merekrut kader yang idiologis, kata Arie.

Memang kaderisasi sekarang merosot ditengah fungsi partai
yang lemah, kata Margareto Khamis Dosen Tata Negara
ditempat yang sama.

Padahal parameter kaderisasi yang berhasl adalah ketika gagasan yang diusung oleh partai politik sama dengan isi pikirannya rakyat kita, jelas Arie lagi.

"Apabila pendidikan politik banal ini masih saja menyalahkan 
pemilih kita. Maka ini  adalah PR besar kita bersama", kata nya.

Fahri tak membantah kita sedang punya masalah dalam tata
negara kita. "Kelemahan bangsa ini adalah dalam mendesain
tata negara pada era demokrasi", jelas Fahri. Sehingga kita
membuka terus ruang untuk jatuh dilubang yang sama berkali
kali", bebernya.

Namun demikian, negara yang sedang menghadapi masalah
tata negara, tidak harus juga diselesaikan lewat angkat senjata
seperti menghadapi penjajahan asing atas nama bela negara segala. tegas Irman Putra Sidin pakar konstitusi.

Saya malah mendukung penguatan parpol dari pada memperkuat parlemen yang tergantung pada 5 - 6 pimpinan
DPR, yang sekarang sudah punya Mahkamah Kehormatan
Dewan yang dapat memecat anggota DPR kapan saja.

Bahkan, apabila DPR yang diperkuat. DPR akan bisa menempel pada Presiden. Akan mahal harganya apabila negara cuma ditentukan oleh pimpinan DPR, kata Irman. Erwin Kurai.  toto SerN

 
 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -