Salah Urus ASN DPR Wacanakan RUU Aparatur Kusus
Kamis, 21 Februari 2019 - 15:22:58 WIB
Jakarta (DetakRiau.com) Karyawan  aparatur sipil negara, ASN, di DPR.
Mewacanakan RUU ASN Kusus yang berbeda dengan UU ASN yang sekarang
berlaku.

Sebab,  ASN di DPR sampai sekarang masih jadi bagian dari pemerintah sehingga harus mengacu pada UU ASN. Sementara dalam kesehari hariannya ASN di DPR berkeja di lembaga politik DPR yang bertugas mengawasi pemerintah. Sehingga antara tupoksi dan fungsinya telah mengalami disorientasi dalam mencapai tujuannya,

Untuk guna mengimbangi DPR sebagai lembaga politik yang sifatnya berbeda dengan ASN di pemerintahan yang sejak berdirinya bahwa  ASN di DPR diatur sebagai bagian dari aparatur sipil dari eksekutif.

ASN di DPR kembali mengagas modernisasi DPR yang sudah di rumuskan sejak tahun 2006  agar DPR menjadi lembaga yang lebih profesional 

Benang merah ini terungkap dalam seminar yang berjudul  Renstra Sekjen DPR dan BKD di Lembaga Politik Dalam Era Keterbukaan Parlemen  yang di gelar di Jakarta rabu (20/2/2019). Tampil sebagai pembicara Sekjen DPR Indra Iskandar, Eko Prasojo pakar megatrend dan menegemen perubahan dari Universitas Indonesia dan Eny Srihartati dari Indef dan dihadiri Kepala Biro Pemberitaan Hani Tahapary.

Indra mengatakan,  selama ini aturan ASN di DPR mengikuti aturan yang ditetapkan oleh  pemerintah. Dan dalam diskusi tadi muncul gagasan jalan tengah antara  ASN yang bekerja di lembaga politik dan ASN yang berkerja sebagai profesional, kata Indra.Iskandar yang pernah kerja di Sekretariat Negara

Wacana ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2006 lalu, seiring dengan tuntutan modernisasi DPR yang dirumuskan oleh ASN dan DPR dengan mengundang kalangan ahli dari ITB, IPB dan UI.

Pendapat ahli mengatakan, bahwa ASN di DPR harus  mandiri karena fungsi  ASN di DPR beerbeda dengan  ASN di pemerintah, ungkap  pejabat eselon I DPR yang membdangi pengawasan.

Makanya, sampai sekarang  kontradiksi masih terjadi terus. Seperti dalam membuat Renstra yang dibuat oleh ASN DPR masih mengacu pada ASN sebagai aparatur pemerintah. Padahal tupoksi  ASN DPR berkerja dilembaga politik yang mengawasi kinerja pemerintah oleh DPR, kata Kepala Biro Persidangan DPR Jaka Suryo alumni Universitas Jember.

Dalam pelaporan LAKIP kepada Bappenas juga masih  mengacu pada juklak dari Bappenas. Padahal ASN yang bekerja di lembaga DPR, yang seharusnya mengawasi pemerintah artinya juga mengawasi Bappenas, tegasnya.

Sementara hasil penelitian oleh ASN di DPR malah tidak diakui sebagai hasil penelitian oleh LIPI, sehingga hasil riset oleh ASN DPR tidak menambah poin akreditasi sebagai peneliti.

Pada sisi lain dalam kerja sehari harinya  anggota DPR membutuhkan data dari para periset dari ASN di DPR , ujar  Kepala Biro Kepegawaian DPR Rahmad Budiaji.

Hal lainnya terkait dengan biaya kunjungan keluar daerah ASN di DPR  sebagai seporting menggunakan prinsp At Cost sedangkan anggota DPR mengunakan prinsip Lump Sum, ungkapnya.

Selama diskusi berlangsung mucul  wacana yang berkembang agar  ASN di DPR seperti ASN di Bank Indonesia, yang diatur dalam UU tersendiri. Sepert prajurit TNI yang diatur dalam UU TNI sebagai institusi militer. Dan personal POLRI yang diatur dalam UU POLRI sebagai penjaga kemananan dan ketertiban.

Dan kita sebagai ASN di DPR yang bekerja di lembaga politik yang mengawasi kinerja pemerintah agar seharusnya juga diatur oleh RUU ASN yang kusus yang berbeda dengan UU ASN .

Apalagi dari  sisi SDM secara kompatbel  ASN di DPR sudah on the track dalam menjawab tantangan modernisasi DPR mendatang, pungkasnya. Erwin Kurai.


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -