Jakarta (DetakRiau.com) People Power atau pengerahan massa setelah pemilu 17 April 2019 sudah tidak diperlukan lagi karena pemilu adalah people power yang sebenarnya.

Apabila masih diketemukan pelanggaran sudah ada mekanisme pengawasan oleh Bawaslu, atau diuji dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi setelah hasil pemilu di umumkan oleh KPU.

MPR sebagai rumah rakyat sangat terbuka menjadi tuan rumah rekonsiliasi antara calon Presiden Joko Widodo dan calon Presiden Prabowo Soebianto.

Yang penting rakyat jangan mau dibenturkan dengan alasan people power karena biayanya sangat mahal sekali.

Walau meski pemilu serentak kali ini adalah yang pertama kalinya. Secara desain sudah efisien, yang perlu diperbaiki teknisnya dari cara mencoblos lewat paku besi ke e voting, ujar wakil Ketua MPR Mahyudin di Jakarta rabu (24/4/2019) setelah melantik PAW anggota MPR Hasan Husaeri dari Fraksi PPP dan Evita Wari dari Fraksi Hanura. Erwin Kurai.