M Rudi Tidak Diundang, Wako Batam Tak Dilarang Jabat Ex Oficio BP Batam
Senin, 13 Mei 2019 - 16:23:30 WIB
Jakarta (DetakRiau.com) Rangkap jabatan yang diatur didalam UU Permda oleh kepala daerah sebagai pejabat negara tidak termasuk dengan posisi Ketua Badan Pengelola Batam yang tidak termasuk kedalam golongan pejabat negara.

Penjelasan pemeritah tersebut sudah disampaikan oleh pemerintah kepada Ombusman sebelumnya.

Ini terungkap dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron dengan Ombusman, BP Batam, Kadin dan Lembaga Kajian Ekonomi UGM di Jakarta senin (13/4/2019).

Senada dengan yang disampaikan oleh Direktur Hukum Depekumham Yunan yang menegasakan serupa bahwa posisi pejabat ex Oficio Walikota Batam di BP Batam tidak diatur dalam UU ASN karena posisi Ketua BP Batam bukan posisi pejabat negara.

Sejak pemerintah sekarang menetapkan BP Batam dalam proses transisi sebelum UU pelabuhan bebas dan perdagangan bebas batam di revisi.

Posisi BP Batam hanya diberi posisi tata kelola sektor bukan urusan yang berada dibawah pemko Batam, ujar Ketua BP Batam Edy Putra Irawady

Prinsip ini telah sesuai dengan UU Pemerintah Daerah atau otonomi daerah, bahwa yang bisa menerbitkan izin adalah pemerintah dalam hal ini kepala pemerintah daerah sebagai pejabat negara, kata Azikin Soultan anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra.

"Salah jika izin diterbitkan oleh BP Batam. Apalagi Pemko Batam lahir lebih dahulu, sebaliknya BP Batam sebelumnya cuma badan layanan kepanjangan izin dan pemerintah pusat atau Jakarta",katanya.

Pengusaha Batam selama ini banyak dikenal sebagai pengusaha yang tergolong kaya raya tapi cuma berdagang atau tidak membangun industri sendiri. Modusnya untuk mendapatkan kemudahan mendapatkan izin kepemilikan tanah dan izin kemudahan dagang impor ekspor dari Badan Otorita Batam, atau mediator.

Semenjak Presiden Jokowi melalui Menkoperekonomian Darmin Nasution menonjobkan 4 posisi penting di BP Batam dari 7 Deputy di Badan Pengelola Batam.

Ketua BP Batam silih berganti telah mengalami 4 pergantian dari Mustofa Wijaya, Hartarto ditolak pengusaha Lukita dituduh tunduk pada walikota dan Edy Putran pejabat transisi sekarang. Erwin Kurai. Foto SwaraKepri


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -