Pekanbaru (DetakRiau.com) - Berbekal laporan WTP yang diterima  dari BPK-RI sebelumnya, Gubernur Riau Drs H Syamsuar sangat yakin  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau Tahun Anggaran 2018 dapat diterima para anggota dewan

Rapat Paripurna DPRD Riau  dihadiri pimpinan dan  Ketua DPRD Riau Septina Primawati didampingi Wakil Ketua Kordias Pasaribu, Asri Auzar dan Sunaryo di ruang rapat dewan Kamis 13 Juni 2019.

Penyampaian Ranperda tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution, Forkopimda Riau, Ketua Komisi, Fraksi dan 35 Anggota DPRD Riau, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Ahmad Hijazi, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.

Gubernur Riau Drs H Syamsuar dalam pidato pengantarnya menyampaikan, berbekal regulasi dan dukungan dewan, implementasi program atau kegiatan 2018, secara umum sudah dilakukan dengan baik dan mendapatkan Opini WTP dari BPK RI.

Selaras dengan itu lanjut gubri, untuk meningkatkan penerapan tata kelola pemerintah yang baik berkelanjutan, maka apa yang sudah dilakukan dijadikan dasar untuk dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dimasa yang akan datang.

"Penyusunan berbagai program sudah dilakukan di APBD 2018 yang dialokasikan dalam upaya Pengentasan Kemiskinan, meningkatkan Kualitas SDM serta menyediakan infrastruktur yang memadai secara nyata telah dapat dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat di Bumi Lancang Kuning," ujar Syamsuar sembari menyampaikan apa yang sudah tercapai.

Pada kesempatan itu, Syamsuar juga menyampaikan kondisi keuangan 2018, dimana pendapatan daerah dengan target Rp 9,236 triliun lebih terdiri dari PAD Rp 3,963 triliun lebih, pendapatan transfer Rp 5,269 triliun lebih dan dari pendapatan yang syah mencapai Rp2,975 miliar lebih, sehingga pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp 8,478 triliun lebih atau 91,79 persen.

Sedangkan untuk belanja Rp 10.326 triliun lebih lanjut gubri, dana untuk operasional Rp 6,588 triliun lebih atau 63,80 persen, belanja mo

dal Rp 1,805 triliun lebih atau 17,49 persen, belanja tak terduga Rp 10 miliar lebih atau 0,1 persen, belanja transfer dialokasikan Rp 1,922 triliun lebih atau 18,62 persen.

"Dari jumlah yang dianggarkan sampai akhir 2018 dapat direalisasikan Rp 8,469 triliun lebih atau 82,02 persen," pungkas Gubri.(red/adv)