Wilgo Zainar dan Pius Lustrilanang Calon Pimpinan BPK dari Gerindra
Jumat, 28 Juni 2019 - 14:05:30 WIB
Jakarta (DetakRiau.com) Posisi pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK RI, masih diminati oleh kader kader partai politik yang memiliki wakil di DPR.

Dijadwalkan BPK akan melakukan rekrutmen calon pimpinan BPK bulan depan. Dengan persaratan diharuskan mendapat pertimbangan dari DPD RI dan DPR RI, yang keputusannya berupa rekomendasi dan putusan dari parlemen. Yang akan didahului dengan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test oleh DPD dan DPR.

Hingga sekarang sudah ada dua nama politisi yang mulai bergulir, yang disebut sebut sebagai kandidat calon anggota BPK yang baru yakni Wilgo Zainar dan Pius Lustri Lanang. Keduanya adalah kader Partai Gerindra yang sekarang masih tercatat sebagai anggota DPR dari Komisi XI yang membidangi keuangan.

"Ya, saya akan maju sebagai calon anggota BPK yang berasal dari partai. Ada dua calon pimpinan BPK dari Partai Gerindra ", kata Wilgo Zainar seusai jadi pembicara diskusi pertanggungjawaban dana desa di Jakarta kamis (28/6/2019).
Namu Wilgo masih merahasiakan judul paper yang akan disampaikannya pada saat fit and proper test nantinya.
Secara umum dia,mengatakan ada tiga kategori persoalan tata kelola keuangan, salah administrsai, pelanggaran dan tidak paham aturan .

Sepanjang yang ia ketahui dilapangan masih terjadi tumpang tindih audit keuangan negara oleh BPK,BPKP dan Inspektorat di pemerintah daerah.

Seperti untuk audit penggunaan dana desa. Dia setuju agar dibuat standar akutansi dana desa yang akan menjadi acuan bagi perangkat desa, ujarnya.

Achmad Hatari dari Fraksi Nasdem mengingatkan, dana desa atau dana kelurahan bukan dana milik kepala desa atau kepala kelurahan tetapi dana milik masarakat yang harus dipertanggung jawabkan pengunaanya secara keuangan. Meski kebijakan ini kebijakan populis yang belum ada sebelumnya untuk guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa, jelasnya.

Sartono dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat senada, agar penggunaan dana desa tidak melanggar aturan. Oleh karena itu per aturanya harus jelas dan rigid juga.
Didalam APBN 2019, katanya lagi, pemerintah dan DPR telah mengaloksikan dana desa dan dana kelurahan sebanyak Rp 80 triliun. "Anggaran negara yang besar ini jangan sampai hilang begitu saja", tegasnya. Erwin Kurai.


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -