MPR Tidak Satu Suara Saat Bahas Sistim Pertahanan
Rabu, 03 Juli 2019 - 13:26:33 WIB
 
KSAD Jenderal Andika Perkasa
TERKAIT:
   
 

Jakarta (DetakRiau.com) Diskusi meja bundar yang membahas tentang sistim pertahanan yang digelar oleh lembaga pengkajian MPR awalnya berlangsung lancar, ditengah perjalanan tidak responsip dan terakir malah mempertontonkan tak terjadi kesatuan pandang antar MPR sendiri yang digelar di Jakarta Selasa (2/7/2019).

Paparan diawali oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa yang mendapat kesempatan pertama. Dia menawarkan wacana pasukan cadangan yang bersifat sukarela berbeda dengan wajib militer.

Yang sempat jadi topik saat diskusi dan jadi perhatian peserta yang datang sejak pagi harinya.

Cara pandang KSAU dan KSAL yang jadi pembicara utama juga tidak kalah seriusnya dalam menyampaikan konsep terbaru terkait dengan telah terjadinya perubahan sistim perang pada era siber hingga sampai kesiapan pasukan tidak berawak sampai dengan sistim menangkal ancaman transnasional.

Sedang dari peserta sebaliknya malah dari kalangan internal MPR justru masih banyak yang menggunakan cara pandang lama sehingga diskusi menjadi tak mulus seperti gayung bersambut .

Jenderal jenderal muda sebenarnya telah sudah mencoba secara maksimal dalam menyiapkan kesatuan masing masing untuk menghadapi sistim perang siber yang terbaru termasuk menangkal sipil bersenjata yang endurance lebih kuat dari imbas pasukan Afganistan yang lama dan alumni konflik timur tengah.

Didalam pengadaan senjata semisalnya ada peserta diskusi yang masih menggunakan konsep lama ditengah teknologi persenjataan yang cepat berubah dan lebih murah.

Andika Perkasa mengatakan, alutsista sekarang sudah banyak berbeda dengan dahulu yang kini sudah tidak bisa dipergunakan lagi dari mulai pesawat sampai tank yang harganya dahulu sangat mahal sekali.

Pada sisi lain persenjataan yang baru sekarang harganya lebih murah dan lebih lincah mobilitasnya dari pada Tank Leopard yang harganya mahal karena kita dibebani membeli bajanya yang sangat berat tersebut, katanya.

"Bedanya lagi, persenjataan yang sekarang diproduksi untuk melumpuhkan target yang terukur untuk mencegah orang atau korban yang tidak bersalah, yang menjadi trend dalam pengadaan persenjataan pada saat sekarang", jelas Andika yang besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kejadian beda justru menimpa pembicara internal dari Lembaga Pengkajian MPR Marsma Ishak Latuconsina yang pada saat menyampaikan makalahnya bahkan sempat diinterupsi oleh moderator berkali kali hanya karena soal waktu yang terbatas.

Dalam paparannya Ishak sacara substansi minta agar Pasukan Cadangan diatur dalam Undang Undang Dasar pasal 30. Tapi peserta lainnya dari MPR salah satunya malah menolak diatur dalam UUD karena sebaiknya cukup diatur didalam Undang Undang saja.

"RUU Pasukan Cadangan sudah diusulkan kepada DPR tetapi ditolak oleh DPR pada waktu itu ", kata Ishak berkilah.

Puncaknya saat Kepala Badan Siber Nasional menyatakan dengan enteng. Katanya, dari pertanyaan pertanyaan yang disampaikan semuanya, tidak ada pertanyaan yang diajukan dan ditujukan kepada Badan Siber Nasional.

Padahal perang sekarang dan yang akan datang semakin diwarnai oleh perang siber, yang saratnya adalah kemandirian senjata sebab sistim persenjataan sekarang sudah canggih dengan sisitim algoritma yang sangat dikenal dalam perang sejak dahulu dan apalagi dalam perang siber mendatang.

Makanya produksi persenjataan secara mandiri harus jadi tujuan kita. Karena kita sekarang masing tergantung dari pamasok negara lain yang nantinya akan mudah didikte mereka.

Sementara pembicara dari Kepolisian menyatakan polisi punya kombatan yang terdiri dari Brimob dan Pelopor untuk mengatasi anarkhis dalam jumlah yang besar yang akan merugikan masarakat. Erwin Kurai.

 
 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -