Badan Intelijen Negara Dilibatkan Ikut Uji Patut Calon Anggota BPK
Kamis, 18 Juli 2019 - 11:29:55 WIB
 
TERKAIT:
   
 

Jakarta (DetakRiau.com) Baru kali ini pertama kalinya Komisi XI DPR RI akan melakukan fit dan proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI, dengan akan melibatkan atau mengundang Badan Intelijen Negara, BIN.

"Rapatnya nanti akan digelar dalam bentuk rapat dengar pendapat, sebelum uji kepatutan dan kelayakan diselenggarkan oleh Komisi XI pada pekan mendatang.
Oleh karena pertemuan ini menyangkut informasi data pribadi seseorang, format rapat dengar pendapat nanti akan digelar dengan secara tertutup".

Ini dikatakan Johnny GP anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem saat diskusi di DPR Jakarta Jumat (12/7/2019).

DPR sebelumya telah menerima 32 calon anggota BPK dari 64 calon anggota BPK yang mendaftarkan diri untuk mengisi jabatan calon anggota BPK yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun ini.

Sebelum digelar uji kepatutan oleh Komisi XI, sesuai dengan UU BPK, semua calon anggota BPK yang lolos administrasi harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Daerah, yang hasilnya akan dikirimkan kepada Komisi XI melalui pimpinan DPR.

"Pada saat fit dan proper test nantinya masing anggota Komisi XI akan mempunyai hak pilih untuk memilih sebanyak 5 orang dari 32 calon anggota BPK yang lolos. Yang selanjutnya akan diputuskan sebagai anggota BPK terpilih berdasarkan perolehen suara terbanyak lewat voting," jelas Johnny yang juga Sekjen Nasdem.

Selain itu Komisi XI juga telah membentuk tim pembaca paper atau makalah buah karya calon anggota BPK, yang dipimpin langsung oleh Hedrawan Supratikno anggota Komisi XI yang berasal dari Fraksi PDI P.

Pelibatan BIN dalam seleksi pejabat lembaga kuangan negara bukan hal baru di Komisi XI. Sepekan yang lalu Komisi XI juga mendatangkan intelijen dari BIN dalam rangka uji kepatutan pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia, ungkap Johnny GP.

Sementara itu dalam kesempatan diskusi yang digelar secara terpisah, Johnny menyatakan dukungan dari koalisi di parlemen adalah bagus. "Semakim kuat koalisi pendukung pemerintah semakin baik bagi pemerintah untuk menjalankan programnya", jelasnya.

Terkait dengan soal akan masuknya anggota koalisi baru. Ia setuju saja, asalkan koalisi jangan dimaknai dengan bagi bagi kursi. "Koalisi tak mesti harus diikuti dengan jatah kursi. Posisi diluar kebinet untuk mengontrol pemerintah juga bagus", tegas Syarief Abdullah Alkadrie dari Fraksi Nasdem. Erwin Kurai.

 
 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -