* PPAT, BPN dan Kades Tak Bisa di Pidana ?
Herman Khaeron Sebut Nama Zainudin Amali dan Hakam Naja
Jumat, 26 Juli 2019 - 17:06:36 WIB
Jakarta (DetakRiau.com) Ketua Panja RUU Pertanahan Herman Khaeron menyatakan akan tetap mengesahkan RUU Pertanahan sebelum masa jabatan anggota DPR yang sekarang berakhir atau diputuskan oleh anggota DPR yang baru terpilih pada pemilu April yang lalu.

"Karena, sebab saat pembahasan di tingkat Pansus. Semua unsur fraksi hadir dan ikut membahas bersama sama dalam membahas pasal demi pasal dalam RUU Pertanahan", jelas Herman Kheron di Gedung DPR Jakarta selasa (22/7/2019).

Dikatakan, RUU ini selain akan jadi dasar hukum bagi pejabat BPN dalam menerbitkan sertifikat tanah. Juga untuk demi kepastian investasi dan melindung rakyat yang sudah punya sertifikat tanah.

Didalam RUU ini pula, katanya lagi, sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN akan diberlakukan sistim positif yang bisa digugat sertifikatnya serentang hanya dalam tempo 5 tahun saja.

Selama RUU ini di diskusikan di DPR selama kurang lebih dua jam lamanya, dapat dipastikan tetap tak mengatur tindak pidana bagi pejabat BPN, PPAT dan kepala desa yang menerbitkan alas hak pertanahan.

RUU Pertanahan adalah produk usul inisiatif DPR. Telah diusulkan sejak tahun 2002 era wakil Ketua Komisi II dipimpin Hakam Naja dari Fraksi PAN. Dan saya menjadi Ketua Panja RUU Pertanahan berdasaarkan dipilih oleh Ketua Komisi II Zainudin Amali dari Fraksi Partai Gokar.

"Tidak benar RUU Pertanahan diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrat", pungkasnya. Erwin Kurai


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -