Kuota Impor Pangan Diduga Jadi Lahan Suap
Jumat, 09 Agustus 2019 - 15:31:21 WIB
JAKARTA (DRC) - KPK beberapa kali menemukan adanya kasus suap dalam komoditas impor pangan. KPK meminta pemerintah harus tegas dalam penentuan kuota impor yang kerap dijadikan sebagai lahan korupsi bagi politisi atau pengusaha. 

"Ya seperti itu ( kegiatan suap menyuap) berulang, dan kita berharap sebenarnya ini disetop, tapi sampai sekarang nggak juga. Dulu kita pernah kasus impor sapi, sekarang bawang, sebelumnya dulu sapi juga. Ini kelihatannya modusnya masih sama. Cuma modus cara bergeraknya beda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan diri untuk hal itu," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

"Ini harus disetop, pemerintah ini harus tegas menurut saya. Penentuan kuota-kuota ini selalu menjadi lahan untuk suap menyuap. Karena hampir semua komoditi. Sehingga di pasar masih kelebihan pun karena ingin mendapat keuntungan ekonomi mereka," lanjutnya. 

Laode menilai ada titik kelemahan di pemerintahan soal kuota impor pangan. Yakni menurutnya lemahnya koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagagan. 

"Titik lemahnya itu sebenarnya, kan sebenarnya komoditas dari pertanian itu kan ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Tetapi ini kelihatannya antara Kementerian Perdagangan dan Pertanian enggak selalu sinkron," katanya. 

Ia pun mencontohkan soal perdebatan impor beras. Kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menurutnya tidak sejalan. 

"Jadi misalnya kaya kemarin, impor beras, kementerian pertanian bilang ini beras banyak cukup, tapi masih saja di impor oleh kementerian perdagangan akhirnya Kepala Bulog mengeluh, mau ditaruh di mana impor ini, karena gudangnya sudah penuh. Dan itu aneh sebenarnya, masa pemerintahan nggak bisa berkoordinasi dengan baik," kata Laode. 
Baca juga: KPK Tahan 6 Tersangka Kasus Suap Impor Bawang, Termasuk Dhamantra

Perbedaan data kuota impor itu jelas Laode dapat dijadikan celah oleh beberapa oknum untuk melakukan korupsi. Lantaran perbedaan harga yang cukup tinggi di luar negeri dengan dalam negeri. 

"Ia perdagangan pengaruh, dan itu akhirnya dimanfaatkan. Karena selisih harga komoditi di luar negeri dengan dalam negeri itu tinggi banget. Kaya seperti bawang putih harganya satu kilo di sini berapa? Kalau di China murah sekali, beras juga begitu harga beras itu setengahnya harga per kg diluar negeri dengan dalam negeri," tuturnya, dilansir detik.com. (rid)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -