LAMR Tuntut Transparansi Pusat Soal Alih Kelola Blok Rokan
Minggu, 11 Agustus 2019 - 03:09:41 WIB
PEKANBARU (DRC) - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menuntut transparansi pusat dalam proses alih kelola ladang minyak Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina pada 9 Agustus 2021 nanti. LAMR tak mau wilayah Riau hanya dijadikan ladang perburuan saja dengan mengabaikan hak masyarakat Riau.

LAMR mengingatkan pemerintah pusat karena indikasi intransparansi ini terbaca ketika kunjungan LAMR ke pusat, khususnya Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) pada 14 Agustus 2018 lalu, baru diketahui partisipating interest untuk Riau hanya 10 persen. "Terkesan sangat disembunyikan, karena diketahui setelah kita tanyakan," ujar Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Al Azhar, pada konferensi pers, Jumat (9/8/2019) di Gedung Pertemuan LAMR.

Sementara proses alih kelola dengan waktu tersisa dua tahun kata Al Azhar bukanlah waktu yang panjang. Karena butuh pendalaman pembahasan dan butuh berbagai pendekatan. Sedangkan sampai sekarang tidak ada perkembangan transparansinya, meski telah beberapa kali LAMR melayangkan surat ke pemerintah pusat. 

Karena itu LAMR akan perjuangkan hak anak negeri yang daerahnya dihisap oleh pusat. 

"Apa yang diperoleh masyarakat Riau jika sudah diambil alih Pertamina nanti? Kita inginkan persentase yang kita terima signifikan, termasuk hak anak negeri untuk bekerja di Blok Rokan nanti. Kalau yang didapat masih sama saja dengan saat dikelola Chevron, LAMR akan menolak, apapun taruhannya," tegas Datuk Al Azhar pula.

Poin tuntutan lainnya, LAMR menginginkan peluang usaha terbuka bagi masyarakat Riau seperti kontraktor/ sub kontraktor dimana potensi daerah selama ini tidak pernah dilibatkan. Apabila masyarakat adat tidak dapat kejelasan posisi yang menguntungkan, LAMR akan menolak apapun taruhannya. 

Jika kembali hanya partisipating interest 10 persen, sedangkan posisi masyarakat tidak ada kejelasan sebagai kompensasi pemilik kejayaan alam, LAMR dengan tegas menolak. " Kita tidak mau dikondisikan sebagai masyarakat bodoh terhadap bagi hasil. Maka mulai 10 Agustus kita akan ke pusat, ke Kementerian ESDM, BP Migas, Chevron dan bahkan ke staf Presiden," tegas Al Azhar yang diaminkan juga oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Syahril Abu Bakar.

Al Azhar mengingatkan, jika pusat masih mengabaikan tuntutan masyarakat Riau, maka langkah persoalan yang sama pada tahun 2002 lalu, di mana alih kelola lahan CPP Blok bisa saja terjadi. Artinya, komponen masyarakat adat mengambil langkah. "Riau tidak ingin daerahnya hanya dijadikan ladang perburuan," ujar Al Azhar mengakhiri. (rid)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -