Sartono Hutomo : DPR Supaya Awasi APBN, Agar Bisa Mendorong Pertumbuhan Tinggi
Jumat, 23 Agustus 2019 - 16:24:42 WIB
 
Sartono Hutomo
TERKAIT:
   
 

JAKARTA (DetakRiau.com) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, BAKN. Lembaga pengawasan anggaran dibawah DPR meminta, agar rapat rapat kerja komisi dengan pemerintah agar mengoptimalkan pengawasan supaya keuangan negara tidak disalah gunakan.

Mengingat realisasi pertumbuhan pada semester pertama baru 3,75% pada tahun anggaran 2019 yang tersisa 4 bulan lagi.

"Dengan jalan mengoptimalkan pendapatan negara, dan menggunakannya secara efisien, agar target pertumbuhan bisa tercapai", ujar wakil Ketua BAKN Sartono Hutomo dari Fraksi Demokrat di Jakarta (21/8/2019).

Dengan demikian maka penggunaan APBN diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan 5,1 % yang telah ditetapkan DPR dengan pemerintah, paparnya.

"Ini adalah tantangan baru ditengah penerimaan andalan dari sektor komoditas yang sedang mengalami penurunan, yang juga membawa pengaruh pada penerimaan pajak yang dalam 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai target", kata ekonom asal Jawa Timur ini.

Adapun andalan sumber pendapatan hari ini, masih dari hasil pertambangan dan sumber daya alam. Termasuk sumber pendapatan pajak dari pribadi yang belum tergali secara maksimal, paparnya

Untuk itu langkah insentif pajak guna mempermudah investasi, sebaiknya sejalan dengan realisasi investasi agar bisa membuka lapangan kerja baru supaya ekonomi bergerak lebih cepat. katanya.

Persoalan lainnya, dengan semakin besarnya proporsi penerimaan yang bersumber dari pajak. Juga jangan sampai mengganggu daya saing investasi, apalagi investor yang sudah masuk kedalam sampai malah ingin hengkang, pungkasnya.

Iskan Qolba Lubis anggota Fraksi PKS mengatakan, DPR selama ini tidak dilibatkan lagi dalam pembahasan satuan III dalam APBN.

Selama ini apabila kita mengesahkan APBN hanya tau jumlah gelondongannya saja. Sehingga sulit untuk mengawasi sumber pendapatan dan pengunaan uang negara secara detail setiap tahunnya.

Kedepannya, sebaiknya didalam pembahasan anggaran agar dikembalikan lagi sampai satuan 3. "Kalau masih ada yang curiga akan menimbulkan korupsi baru di DPR", ujarnya.

"Sekarang kan sudah ada KPK yang telah banyak mengungkap korupsi pejabat. Salah sendiri dia jika masih korupsi", imbuh Iskan Qolba .

Sartono juga mengingatkan agar dalam menjalankan pengawasan oleh komisi komisi. Anggota bisa menggunakan temuan tahun lalu yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, agar supaya hasilnya bisa terukur. Erwin Kurai.

 
 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -