JAKARTA (DetakRiau.com) Mahyudin wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar tampil kedepan untuk menengahi perbedaan antara DPP Partai Golkar dengan kubu Darul Siska yang menuntut agar digelar Rapat Pleno DPP Partai Golkar.

"DPP Partai Golkar sejak Januari belum pernah menggelar Rapat Pleno. Padahal masih banyak agenda penting yang harus dikerjakan oleh DPP mulai dari pengisian calon pimpinan DPRD di 34 propinsi, 400 pimpinan DPRD Kota dan Kabupaten", kata Mahyudin kepada awak media di Jakarta senin (26/8/2019)

Termasuk disini, ujar Darul Siska, siapa yang akan menjabat sebagai pimpinan DPR dan MPR, tambahnya. Yang pasti kader Golkar otomatis akan duduk sebagai wakil Ketua DPR sebagai peraih kursi terbanyak nomor 2 di parlemen, jelasnya.

"Oleh karena sudah ada aspirasi yang meminta agar supaya digelar Rapat Pleno. Sebaiknya Ketua Umum DPP Partai Golkar meresponnya segera dengan menggelar Rapat Pleno. Dan Rapat Pleno itu hal yang biasa saja sebenarnya", ujar Mahyudin.

Dikatakan, saya sewaktu menjadi Ketua DPP Bidang OKK mengelar rapat setiap minggu. Baik saat ada topik yang akan dibahas atau membahas aspirasi yang masuk dari daerah", paparnya.

Golkar itu partai besar, imbuhnya, menggelar rapat rutin adalah biasa saja dalam rangka untuk konsoilidasi partai.

Untuk itulah, kata Mahyudin, sudah tepat waktunya sekarang buat untuk Ketua Umum untuk mengambil keputusan atas dinamika terakhir atas munculnya aspirasi agar digelar rapat pleno.

Lodewijk Sekjen DPP Partai Golkar dengan tenang saja menaggapi dinamika di internal Partai Golkar. "Ini menunjukkan dinamika yang sangat cair dan demokratis'", kata Lodewijk di gedung DPR setelah menjad pembicara seminar kebangsaan.

Untuk diketahui DPP Partai Golkar masih menunggu hasil pemilu yang lalu. Yang masih belum ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya baru kemudian akan disusul dengan menggelar rapat Bappilu, Rapat Harian, Rapat Pleno, Rakornas, Rapimnas dan puncaknya Munas Partai Golkar, paparnya.

Yang lalu justru tidak demikian, kata Darul Siska. Ada hal yang dibahas atau tidak, sebulan sekali harus digelar rapat harian atau rapat pleno. Terhitung sejak setahun lalu malah ini belum pernah ada digelar rapat pleno, ungkapnya.

Rapat Pleno bukan hal yang luar biasa, jelas Mahyudin. Sekarang sebagian kader malah jadi bertanya ada apa DPP tidak mau menggelar rapat pleno. Yang malah menimbulkan persepsi lain yang tidak baik pada sebagian kader,katanya.

Bom Molotov Gelap
Sekjen DPP Partai Golkar Lodwwijk mengatakan belum mengetahui siapa dibalik pengeboman DPP Partai Golkar yang gagal meledak.

"Saya berada di dalam kantor saat peristiwa itu terjadi bersama Ketua dan Sekjen AMPG," kata Lodwijk.

Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya di Partai Golkar, kata Rini Amaludin dari perempuan Partai Golkar.

Yang jelas pelakunya pasti itu bukan dilakukan oleh kader Partai Golkar karena antara sesama kader Golkar punya solidaritas tinggi, jadi tidak mungkin akan melakukan hal hal yang aneh, paparnya.

Di internal DPP Partai Golkar sebelumnya berkembang tuntutan agar Munas DPP Partai Golkar di gelar pada bulan Oktober, semetara pengurus lainnya baru akan menggelar Munas pada akhir bulan Desember 2019.

Pekan lalu, DPP Partai Golkar di Jakarta sempat dilempar bom molotov oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 3 sore.

Sebaliknya kubu yang menuntut digelar rapat pleno menyampaikan sikapnya pada hari jumat lalu pada tanggal 23 Agustus 2019. Erwin Kurai.