Panglima Besar Laskar Melayu Bersatu Riau (LMBR) H Mansur menilai gelar adat yang diberikan atas dasar musyawarah. Tentu keputusan lanjutan apapun atas gelar dimaksud berdasarkan musyawarah mufakat kembali.

"Kalaupun ada masalah, hendaknya disampaikan secara musyawarah dan mufakat. Karena, gelar yang diberikan itu juga atas dasar musyawarah dan mufakat. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten kota yang ada di Riau," ujar H Mansur didampingi Panglima LMBR Pekanbaru Jefri Domo SIP kepada media ini, Senin (21/10/2019).

Menurut H Mansur, tidak ada urgensi mencabut kembali gelar adat yang telah dikeluarkan LAMR Pekanbaru kepada Walikota Pekanbaru Ir Firdaus ST MT. Selain Firdaus merupakan sosok pejabat tertinggi di tingkat Kota Pekanbaru, ia juga merupakan juga tokoh masyarakat yang berasal dari Kampar, Provinsi Riau. 

"Kurang etis rasanya kalau dilakukan pencabutan," tukas H Mansur yang juga mengaku mendapat gelar penghargaan dari tujuh Menteri yang tak dicabut, meski tidak lagi meraih prestasi di masa selanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Pekanbaru mendapat desakan pencabutan gelar adat yang telah diberikan kepada Gelar Adat Datuk Bandar Setia Amanah yang kini melekat di diri Walikota Pekanbaru Firdaus. 

Desakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Riau (GMP2R) itu pun direspon Ketua MKA LAM Pekanbaru, Datuk Said Usman Abdullah. 

"Segera kita akan adakan pertemuan dengan para tokoh menyikapi desakan anak-anak kita para mahasiswa dan pemuda itu," ujar SUA, Rabu (2/10/2019) sore. 

Datuk Said Usman Abdullah menuturkan, langkah membentuk tim ini ditempuh karena merasa harus mendapat penjelasan dari kedua belah pihak dan tetap mengikuti