JAKARTA (DetakRiau.com) Ketua DPD La Nyala Mahmud Mataliti menerima kunjungan delegasi Organisation For Economics Co Operation and Development, OECD, di Gedung Senator Jakarta, senin (4/11/2019).
Sebelumnya telah beredar undangan peliputan terlebih dahulu di antara kalangan awak media yang biasa meliput di DPR. Apalagi dikarenakan sebelumnya belum pernah kejadian adanya pertemuan dengan lembaga pembangunan dan keuangan yang bermarkas di Eropa tersebut.
Hingga sampai pertemuan berlangsung selama satu jam. Sampai berita ini diturunkan, hasilnya masih belum disampaikan kepada awak media.
Ketua DPD La Nyala pada saat tiba di Surabaya (1/11/2019) menyatakan, keberadaan DPD adalah untuk kepentingan daerah, untuk itu perannya harus lebih besar di parlemen.
Selain DPD punya peran penting dalam mengawal demokrasi. Apalagi semua anggota DPD adalah hasil dari pemilihan langsung yang digelar serentak pada pemilu lalu, jelasnya.
Jadi wajar DPD berkepentingan untuk membawa agenda pembangunan di dearah sampai ke tingkat nasional di Jakarta, tegasnya.
Pada saat berlangsung pertemuan Ketua DPD La Nyala dengan Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya. Antar kedua tokoh Jawa Timur tersebut akhirnya berhasil mencapai kesepakatan untuk mencarikan solusi untuk pengadaan tanah kantor DPD di Jawa Timur.
Yang akan dijadikan tempat untuk konektivitas antar daerah dengan pusat, serta dengan 4 anggota DPD yang berasal dari Propinsi Jawa Timur. Guna untuk lebih mendekatkan dan hadir bersama sama ditengah masarakat daerah termasuk didalam memperjuangkan aspirasi daerah,katanya.
Bahkan dengan adanya kantor DPD di daerah,ujar, La Nyala, nanti akan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan masarakat. Baik dalam bentuk aspirasi atau menyampakan ide dan gagasan, paparnya.
Pada tahun 2010 Gubenur Jawa Timur telah meminjamkan kantor sementara untuk DPD di Jawa Timur yang terletak di Jalan Putat Indah, Surabaya.
Sampai hingga kini adapun Kantor DPD di daerah yang telah selesai dibangun adalah di Propinsi Sumatera Selatan, Yogyakarta dan Nusa Tenggara lainnya. Sedang di 11 Provinsi lainnya masih berupa dalam bentuk hibah tanah.
Khofifah Gubenur Jawa Timur punya pandangan serupa. Dikatakan, kami akan mencarikan solusi terbaik untuk kantor DPD di Jawa Timur dan yang representatif.
Yang akan mampu untuk meningkatkan potensi hubungan dagang dan ekonomi antar daerah yang potensinya tinggi. Dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat di daerah, pungkasnya. Erwin Kurai.
