JAKARTA (DetakRiau.com) Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Idris Laena meminta agar pengurus DPP Partai Golkar atau kader yang sedang menjabat di alat kelengkapan dewan di Dewan Perwakilan Rakyat atau MPR, agar mundur lebih dahulu sebelum mencalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Terkecuali sesudah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menyampaikan pidato laporan pertanggung jawaban, dan diterima LPJ nya oleh peserta Munas Partai Golkar yang akan berlangsung pada tanggal 3 Desember 2019 besok.

Maka, semuanya, yaitu pengurus DPP dan AKD baru bisa mencalonkan diri jadi Ketua Umum karena kepengurusan telah sudah demisioner yakni kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2017-2019 dengan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto, jelasnya.

"Saya kebetulan yang menandatangani pencalonan Bambang Soesatyo sebagai calon Ketua MPR yang lalu bersama dengan Zainudin Amali Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR yang kini menjadi Menpora", kata Idris Laena saat memberikan keterangan pers di gedung MPR Jakarta senin (2/12/2019).

Yang kemudian lalu di ikuti dengan penandatanganan Pakta Integritas untuk loyal dan mensukseskan kepengurusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sampai dengan masa kepengurusannya berakhir, ungkapnya.

Contohnya adalah panitia Munas Agun Gunanjar Sudarsah sudah mundur karena dia mau jadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Saya sendiri juga akan mundur jikalau akan mau maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Tetapi saya kan tidak memilih untuk maju, kata Idris Laena.

Lantas bagaimana dengan Bambang Soesatyo yang sudah menandatangani Pakta Integritas sebelum jadi Ketua MPR, tanyanya.

Idris Laena mengatakan, secara etika harus mundur karena diduga telah memilih tak mau mensukseskan masa kepemimpinan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar hingga sampai dengan di akhir masa jabatannya Airlangga Hartarto, kata Idris Laena politisi asal Riau. Erwin Kurai.