PEKANBARU (DRC) - Memajukan dunia pendidikan di Provinsi Riau dibutuhkan terobosan baru karena metode yang lama dinilai tidak menyelesaikan masalah. Salah satu kreativitas yang perlu tindaklanuti adalah dengan membentuk sebuah Yayasan Pendidikan sebagai Trust Fund.
Peluang ini menurut Ketua FKPMR Dr drh H Chadiri MM selaras dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan saat ini, bahwa semua stake holder baik pendidikan, institusi, kelompok masyarakat mesti merumuskan nomenklatur baru. "Karena dengan metode yang lama tidak menyelesaikan masalah, peluang ini terbuka dengan kebijakan Kementerian Pendidikan yang baru," ujar Chaidir dalam cakap-cakap lepas yang digelar, Jumat (6/12/2019).
Turut hadir pada kesempatan itu selain Ketua Dewan Pendidikan Riau, DR Zulkarnain Nurdin SH MH, juga Rektor UPP Dr Adolf Bastian MPd, Wakil Rektor I Universitas Riau (Unri) Prof M Nur Mustafa, para tokoh pendidikan dan lainnya.
Ada dua hal pokok dari hasil perbincangan dalam wadah coffe morning saat itu, pertama, menyiasati kebijakan mendukung anak-anak di pelosok daerah diberikan pendidikan yang layak untuk mengimbangi kemajuan zaman. Kedua, Mengusulkan terbentuknya trust fund atau sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, uang, sekuritas (Trust) yang oleh orang atau lembaga (Trustor/Donor/Grantor) dititipkan atau diserahkan untuk di kelola dengan baik oleh sebuah lembaga (Trustee) dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat.
Lanjut Chaidir lagi, Tim yang dibentuk nanti akan mencari anak-anak Riau yang mempunyai talenta bagus ke pelosok daerah, disekolahan, dibiayai sehingga kelak sukses mereka kembali ke kampung halaman untuk membangun negeri. "Kita memang prihatin atas kondisi negeri baik dari segi sosial masyarakat dan ekonomi, namun kita harapkan ada yang mau memikirkan untuk mkeningkatkan sumberdaya manusia Melayu ini. Tidak bisa kita biarkan mereka bersaing di tengah kondisi yang ketat saat ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Riau H Zulkarnain Noerdin SH MH mengatakan, salah satu Tupoksi Dewan Pendidikan adalah mengevaluasi pendidikan, selanjutnya memberi pertimbangan kepada Gubernur guna kebijakan lebih lanjut. Hasil pembahasan dengan tokoh pemuka masyarakat Riau, DR drh Chaidir MM yang juga mantan Ketua DPRD Riau itu, berusaha memberi porsi keadailan pendidikan bagi putera puteri Riau.
"Kita ingin bersama-sama maju, namun dengan rasa keadilan bagi putera puteri Melayu Riau, ini bukan diskriminatif, tapi konteknya hukum keadilan," ujar Zulkarnain Nurdin sembari membandingkan kesempatan plus pada masyarakat daerah lain seperti, di Wamena, Syuku Aborigin di Asutralia dan lainnya.
Untuk lebih mematangkan pembahasan ini, Dewan Pendidikan dan FKPMR kata Zulkarnain Nurdin akan mengelar pertemuan lanjutan untuk mempertajam kajian untuk dicapai kesepakatan. "Akan ada diskusi lebih lanjut, dengan simpulan akan mendirikan semacam yayasan. Diharapkan selain FKPMR, juga stake holder lainya sehinga hasilnya akan kita laporkan kepada Gubernur Riau," jelas Zulkarnain Nurdin lagi. (wan)
