JAKARTA (DetakRiau.com) Wakl Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan tugas MPR sejak amademan ditugaskan untuk melakukan sosialisasi 4 pilar yakni yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

"Agar supaya jangan sampai salah satunya jangan sampai terlepas. Jikalau sampai lepas maka yang lain akan porak poranda. Maka oleh karena itulah Sosialisasi 4 pilar harus dilakukan dengan secara bersama sama atau tidak bisa oleh sendiri sendiri".

Ini dikatakan Jazilul Fawaid yang hadir bersama wakil Ketua MPR Arsul Sani saat mengunjungi Parisada Hindhu Dharma Indonesia, PHDI, di Jakarta selasa (10/12/2019).

MPR dalam hal ini, katanya, sangat menyadari tidak bisa berkerja sendiri, makanya kami mendatangi langsung tokoh agama dari Permabudhi, NU dan sekarang PHDI.

Selain itu pula, MPR menyadari bahwa MPR harus menjadi wadah tempat semua anak bangsa bermusawarah dengan tidak meninggalkan tokoh agama termasuk. Apalagi sejak awal negara ini dibangun bersama dengan tokoh agama. Sekarang kembali diperlukan berdialog dengan tokoh agama. Makanya hari ini kami menemui tokoh PHDI, kata Jazilul.

Adapun maksud kedatangan MPR menemui PHDI, selain untuk melakukan silahturahmi kebangsaan adalah untuk menyerap aspirasi terkait dengan rekomendasi MPR yang menugaskan MPR untuk melakukan amandemen terbatas.

"Apakah amendemen ini diperlukan atau tidak. Jika misalnya rekomendasi MPR ditolak berarti tidak akan ada amandemen UUD oleh MPR saat ini", jelasnya.

Pertemuan pertemuan yang semacam ini, kata Jazilul lagi, tak cukup sekali. Tentunya masih bisa dilakukan pertemuan tiga bulanan dan pintu MPR sangat terbuka untuk menerima aspirasi dari PHDI.

Wisnu Bawa Tenaya Ketua Umum PHDI mengatakan PHDI masih menunggu hasil kajian internal terkait rekomendasi MPR yang akan melakukan amandemen terbatas, katanya.

Dari aspirasi yang berkembang selama bertemu dengan MPR. Muncul aspirasi agar MPR dikembalikan agar kelompok minoritas bisa ikut bermusawarah dan bermufakat di MPR. Erwin Kurai.