JAKARTA (DetakRiau.com) Kebijakan BBM satu harga belum dirasakan oleh seluruh masarakat Papua sejak dicanangkan oleh pemerintah.

Yang dirasakan masarakat justru masih belum banyak perubahan bahwa mahalnya BBM di Papua tetap masih seperti yang dahulu tanpa ada jalan keluar yang pasti.

Mamberob Yosephus Rumakiek anggota DPD asal Papua Barat mengatakan di Jakarta selasa (11/2/2020) saat ditanyakan rencana Menteri ESDM yang akan kerjasama dengan Mendagri dan Kapolri terkait dengan masalah kebijakan BBM satu harga di Papua.

Mantan aktivis ini mengatakan, apa yang Papua tidak punya. "Papua punya gas alam, Papua punya kilang di Sorong, dan negara punya Pertamina di Papua. Sampai sekarang harga minyak di Papua tetap mahal", katanya sambil terheran.

Malah, justru, yang saya temukan, ungkapnya, jumlah volume produksi kilang Pertamina belum bisa untuk memenuhi seluruh kabupaten yang ada di Papua. Yang saya temukan kilang minyak di Pertamina tidak berproduksi sesuai kapasitas penuh, masih idle, bebernya.

Ditambah 5 Kabupaten di Papua Barat belum punya SPBU sendiri atau masih tergantung dari Sorong. Yang mengakibatkan masarakat harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan BBM. Selain karena suplai yang kurang bahkan langka.

"Faktor faktor tersebut itulah yang menyebabkan harga BBM di Papua tidak satu harga itu", ujarnya dengan nada tinggi

Yang menurut saya, jalan keluarnya adalah pemerintah lewat Pertamina harus membangun SPBU baru di 5 Kabupaten, dan jumlah produksi di Kilang Pertamina ditambah sesuai kebutuhan masarakat Papua Barat, jelasnya.

Apabila tidak, maka BBM satu harga hanya berlaku pada saat pejabat tinggi dari Jakarta akan datang ke Papua, saat tiba di Papua dan saat pulang dari Papua. Setelah sesudah itu harga BBM di Papua kembali tak satu harga kembali, kata alumni aktifis GMKI ini. Erwin Kurai.