JAKARTA (DetakRiau.com) Puluhan petani garam asal Madura yang berasal dari Pamekasan dan Sumenep putus asa terkait dengan tata kelola garam di Pulau Madura yang terus bermasalah sementara negara tidak memberi solusi. Petani Garam Madura meminta agar dipertemukan dengan Presiden oleh lewat Ketua DPD.

Aspirasi ini disampaikan petani garam di sela kunjungan masa reses Ketua DPD RI Lanyala Mataliti di Madura Kamis (19/3/2020).

Iswanto salah satu perwakilan petani mengatakan, garam di Madura memiliki hasil yang sesuai dengan standar mutu dengan NHCL up diatas 97 persen. Artinya sudah cukup memenuhi syarat untuk industri aneka pangan dan untuk diolah menjadi garam konsumsi.

Akan tetapi, lanjutnya, pemerintah tetap membuka kran impor, sehingga harga garam petambak jatuh dan tidak terserap. Sampai harganya sekarang di kisaran Rp 300 rupiah per kilogram. Bahkan ada yang di bawah itu harganya. Atau jauh di bawah harga pokok produksi. Ini kan bisa bikin kita mati semua, katanya.

Kami di Madura sudah sangat susah dan menderita. Sudah tidak mampu membiayai sekolah anak kami lagi, tambahnya

Lanyalla mengatakan dukungan pemerintah dalam hal ini untuk meringankan biaya logistik. Mulai dari pengumpulan garam rakyat, hingga pengiriman ke sentra industri sangat diperlukan sekali.

Sebab, secara teori bisnis dan impor memang lebih efisien.
Misalnya, untuk pembelian di kawasan industri di Sumatera. Yang impor tinggal bongkar di Pelabuhan Belawan, lebih murah dari pada harus membeli dari Madura yang lebih jauh lokasinya. Ini menjadi domain pemerintah untuk membantu petani garam kita, ujarnya. Erwin Kurai.