PEKANBARU (DRC) - walau Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemeriksaan Penggunaan Keuangan Tahun 2019 dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI.  Bahkan i"> PEKANBARU (DRC) - walau Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemeriksa" />
 
 
DPRD Riau Janji Awasi Penyelarasan WTP
Rabu, 01 Juli 2020 - 20:38:37 WIB
PEKANBARU (DRC) - walau Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemeriksaan Penggunaan Keuangan Tahun 2019 dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI.  Bahkan ini untuk yang ke enam kalinya secara berturut-turut yang sudah diraih.
Namun demikian masih ada catatan kelemahan dan ketidak patuhan yang diberikan oleh BPK RI terhadap opini WTP yang diberikan tersebut.  Untuk itu pihak DPRD Riau berjanji akan melakukan pengawasan atau mengawasi dalam  paya penyelarasan oleh pemerintah sesuai apa yang disarankan oleh BPK RI tersebut.
Hal ini diakui langsung oleh Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet saat dikonfirmasi perihal tersebut.  "Pertama tentu kita syukuri atas opini WTP yang diraih ini.  Tapi masih ada catatan kelemahan, untuk itu ini kita awasi untuk diselaraskan oleh pemerintah provinsi Riau sesuai apa yang diinginkan oleh BPK RI," sebutnya, Rabu (01/07).
Lebih jauh dirinya menyebutkan, dari apa yang disampaikan oleh BPK RI itu ada empat catatan jekemahan yang diberikan dan sembilan ketidak patuhan dari Pemerintah provinsi Riau terhadap administrasi dalam penggunaan anggaran tahun 2019 tersebut.   "Jadi kita akan awasi dalam penyelarasan ini," sebutnya lagi.
Disampaikan juga oleh Politisi Golkar ini, pihak pemerintah untuk segera mengumpulkan seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam membicarakan catatan dan ketidak patuhan ini.  Sehingga apa yang jadi permasalahan dapat diluruskan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Kalau tidak salah saya dari catatan yang diberikan itu diantaranya adalah masalah penyertaan modal di empat BUMD yang ada, masalah pengelolaan aset yang masih belum berjalan dengan baik, pengelolaan dalam retribusi daerah yang ada belum optimal dan investasi atau budidaya ikan di Dinas terkait yang tidak sesuai ketentuan," katanya lagi memberikan ulasan. (rid)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -