PEKANBARU (DRC) - Kepala Biro Hukum (Karo) Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani SH MH menjalani diperiksa oleh penyidik KPK RI, selama tujuh jam, Senin (27/7/20) di Jakarta.

"> PEKANBARU (DRC) - Kepala Biro Hukum (Karo) Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani SH MH menjalani diperiksa oleh penyidik KPK RI" />
 
 
KPK Periksa Karo Hukum Setdaprov Riau, Elly Wardhani
Senin, 27 Juli 2020 - 21:01:09 WIB
PEKANBARU (DRC) - Kepala Biro Hukum (Karo) Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani SH MH menjalani diperiksa oleh penyidik KPK RI, selama tujuh jam, Senin (27/7/20) di Jakarta.

"Baru saja selesai pemeriksaannya. Kurang lebih tujuh jam," sebut Elly,  yang dihubungi via telepon selulernya, Senin (27/7/2020).

Elly mengaku menjalani pemeriksaan mulai dari pukul 10.00 WIB pagi tadi. Pemeriksaan baru berakhir pukul 17.00 WIB petang.

Kepada korariau.co, Elly mengaku diperiksa penyidik KPK hanya sebagai saksi. Dia diperiksa sebagai saksi dugaan suap alih fungsi hutan dengan tersangka Surya Darmadi owner PT Darmex Agro dan PT Duta Palma Group (DPN).

"Soal alih fungsi hutan. Kita ditanya tentang apakah hutan yang dialih fungsikan itu masuk dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah-red) atau tidak," terangnya.

Ketika disinggung apakah lahan yang dialihkan itu memang masuk RTRW atau tidak, Elly mengaku sebagian diantaranya ada yang masuk. "Namun ada juga yang tidak masuk RTRW," jelasnya.

Untuk diketahui, kasus ini diawali dari operasi tangkap tangan yang  dilakukan KPK pada Kamis, 25 September 2014 terhadap mantan Gubernur Riau H Annas Maamun dan Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau.

Keduanya pun telah divonis bersalah dan memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap. KPK pun mengembangkan kasus ini, dan ditemukan bukti adanya dugaan perbuatan korupsi yang melibatkan  Suheri Terta sebagai Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma.

Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014. Selain itu, KPK menjerat PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi. PT Palma Satu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rid)



 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -