PEKANBARU (DRC) - Terkait dua oknum Satpol PP yang diduga melakukan pencurian sepeda dan pungutan liar terhadap pelaku usaha, Kepala Satpol PP Pekanbaru  PEKANBARU (DRC) - Terkait dua oknum Satpol PP yang diduga melakukan pencurian sepeda d" />
 
 
Dua Oknum PNS Pencuri dan Pungli Dilaporkan ke BKPSDM
Selasa, 28 Juli 2020 - 17:23:17 WIB
PEKANBARU (DRC) - Terkait dua oknum Satpol PP yang diduga melakukan pencurian sepeda dan pungutan liar terhadap pelaku usaha, Kepala Satpol PP Pekanbaru Burhan Gurning akan segera memproses melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
"Saya pun sebagai kepala OPD terkejut juga mendengar kabar itu, dan saya sudah perintahkan Sekretaris Satpol PP untuk segera memproses surat ke BPKSDM. Itu sudah dikirimkan dan sudah sata tanda tangani," ujar Burhan, Selasa (28/7/2020).
Ia berharap laporan yang telah dikrim ke BPKSDM dapat diproses secara aturan kepegawaian. "Harapan kita mungkin pembinaan atau selanjutnya ada sanksi yang diberikan kepada beliau," imbuhnya.
Dikatakannya, pelaku yang mencuri sepeda itu sudah beberapa kali melalukan tindakan seperti itu. "Itu bukan sekali dua kali. Jadi kita sangat menyesalkan sekali tindakan yang dilakukan seorang yang apalagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Satpol PP yang seharusnya mengamankan bukan melakukan tindakan seperti itu," tuturnya.
Ia menjelaskan, surat yang dikirimkan ke BKPSDM itu adalah untuk memberikan sanksi apa saja yang harus dijatuhkan terhadap ASN itu. "Karena ASN ini ada aturan, jadi sanksi apa yanh akan diberikan kita serahkan kepada BKPSDM dan 
biar mereka yang memproses sanksinya," terang Burhan.
Dikatakannya, saat ini oknum Satpol PP tersebut dalam proses penanganan hukum oleh pihak kepolisian. Terkait tugasnya di Satpol PP, pihaknya mengatakan bahwa 
oknum yang terjerat kasus tersebut masih bertugas sebagai Satpol PP. "Dia pegawai biasa," ucapnya.
Ia mengaku, dari informasi yang didapatnya, oknum Satpol itu jarang masuk kerja. Dijelaskannya, kalau absen masuknya sedikit maka akan ada sanksi gajinya dihentikan ataupun penundaan-penundaan segala macamnya. 
"Itu yang kita sampaikan ke BKPSDM supaya diproses. Karena untuk seorang PNS  itu aturannya panjang," jelasnya. (rid)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -