Kritisi DLHK Pekanbaru, Dewan Minta Awasi Ketat Limbah Rumah Sakit
Kamis, 06 Agustus 2020 - 22:28:29 WIB
PEKANBARU (DRC) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diminta ketat melakukan pengawasan terhadap limbah rumah sakit (RS). DLHK Pekanbaru pun diminta agar rutin mengambil sampel dan tidak menerima laporan saja.

Penegasan serius ini diungkapkan Komisi III dan Komisi IV DPRD Pekanbaru menyusul hasil inspeksi mendadak (Sidak) Rumah Sakit Awal Bros Jalan Sudirman Pekanbaru, Senin (03/08/2020) lalu. 

"Yang kita waspadai adalah kontrol, jangan menerima laporan bersih dari rumah sakit saja, kita takutkan limbah ini belum tersaring normal dengan IPAL orang ini (rumah sakit), karena ini mesin dan bisa saja mesin ini rusak," ujar anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Nurul Ikhsan.

Politikus Partai Gerindra ini meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui DLHK untuk tidak percaya begitu saja dengan laporan dari rumah sakit sebelum mengecek atau turun kelapangan secara langsung.

"Karena bisa saja ada permainan di sini, jadi kita imbau pihak DLHK untuk selalu mengontrol dan jangan percaya begitu saja dengan laporan dari rumah sakit," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono meminta Pemko Pekanbaru harus kembali menganggarkan untuk pengambilan sampel limbah setiap rumah sakit.

Sidak

Sebelumnya, saat Sidak Senin lalu, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Jasmiati, dicecar pertanyaan oleh Komisi IV soal sample limbah. DLHK menjawab dan menyebutkan bahwa sudah 2 tahun pihaknya tidak mengambil sample limbah RS dikarenakan tidak memiliki anggaran dalam hal ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan, menyayangkan atas laporan yang disampaikan oleh DLHK Pekanbaru tersebut. Mestinya kata Nurul, pemerintah harus melakukan kontrol dan tidak menerima laporan diatas kertas saja dari RS.

"Limbah ini belum tersaring dengan normal. Karena inikan kerja mesin. Kalau kerja mesin pasti ada rusak atau error. Jadi jangan percaya 100% hasil laporan dan sample dari RS," ucap politisi Gerindra ini.

Ditanya adanya indikasi permainan antara oknum DLHK dan pihak RS, dia menyebutkan hal itu bisa saja terjadi. Untuk itu perlu adanya peran kontrol. Tidak hanya di RS Awal Bros saja, namun seluruh RS yang ada di Pekanbaru.

"Kalau IPAL sudah bagus, mungkin bau limbah ini tidak menguap lagi dan udara segar di pekanbaru ini jadi bagus," jelas Nurul.

Sementara itu, Humas RS Awal Bros Jalan Sudirman Pekanbaru, Reni yang dikonfirmasi Koran Riau masih belum memberikan keterangan lanjutan hasil Sidak Komisi III dan Komisi IV DPRD Pekanbaru, Senin lalu itu. "Kami (manajemen) masih membahasnya, nantilah saya kabari lagi," ujar Reni singkat.

Namun sebelumnya, dr Vandra Yovano Direktur Pelayanan dan Medis Rumah Sakit Awal Bros menuturkan persoalan pelayanan yang saat itu juga jadi sorotan Komisi III, bahwa pihaknya tidak ada membedakan pelayana terhadap pasien dan akan diperlakukan dengan sama.

"Baik itu jaminan BPJS ataupun umum itu semuanya sama dan tidak ada perbedaan pelayanan di kami (Awal Bros)," ungkap Vandra. 

Selain itu ia juga menjelaskan terkait dengan limbah, bahwa pihaknya sudah mengikuti berbagai prosedur yang sudah ditetapkan. "Kami sudah mengikuti aturan dan juga SOP sesuai dengan peraturan dari KLH, DLH dan juga instansi yang terkait," jelasnya.

Sedangkan terkait dengan parit atau drainase yang ada di sekitar Awal Bros, dirinya menuturkan bahwa itu adalah milik dari Awal Bros namun pihaknya juga memfasilitasi air yang ada agar berjalan dengan baik. Termasuk juga dengan dugaan banjir yang disebabkan aliran dari Awal Bros tersebut pihaknya menjelaskan parit yang ada di depan Awal Bros tidak mengalir dengan baik sehingga ketika hujan maka air akan terhenti dan menyebabkan genangan air.

"Bisa dilihat sendiri aliran airnya agak lambat jalannya, sebetulnya ini perihal lama penyebab banjir. Dan penyebab banjir ini ada di muaranya," pungkasnya. 

Gelar Hearing

Pasca Sidak tersebut, Komisi II dan Komisi IV DPRD Pekanbaru segera memanggil hearing (rapat dengar pendapat) manajemen RS Awal Bros yang beralamat di Jalan Sudirman Pekanbaru. Agenda Rapat dengar pendapat tersebut juga mengundang instansi terkait Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan (DLHK) Pekanbaru serta Dinas PUPR. 

Rencana hearing ini menyusul Inspeksi Mendadak (Sidak) ke RS Awal Bros, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (3/8/2020), ditemukan sejumlah kejanggalan menurut team Komisi III dan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru. 

"Ya, kita menjadwalkan pemanggilan RS Awal Bros beserta instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas PUPR," ujar Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono ST, kepada Koran Riau, Selasa (4/7/2020).

Menurut Sigit, persoalan saluran drainase tidak berjalan dengan baik dan mengalami penyumbatan. Kondisi ini malah diperparah dengan ditutupnya pintu air di dalam saluran drainse.

"Bahkan saat kita tanya siapa yang membersihkan saluran parit, manajemen RS Awal Bros mengatakan DLHK Pekanbaru. Padahal persoalan saluran air berada di dinas PUPR," ujar Sigit.

Menurut politisi Demokrat ini, penutupan saluran air drainse jelas tidak diperbolehkan. Sigit menilai tidak menutup kemungkinan terjadinya banjir selama ini di depan RS Awal Bros, akibat mampetnya saluran air di sekitar rumah sakit.

"Jangan nanti ini (penutupan,red) menjadi permasalahan. Kota Pekanbaru ada 31 titik banjir dan di depan awal bros ini salah satunya," ungkapnya. (rid)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -