33 Paslon Ikut Bersaing di Pilkada 9 Kabupaten Kota di Riau
Kamis, 24 September 2020 - 21:45:24 WIB
PEKANBARU (DRC) - Suasana tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sembilan kabupaten/ kota di Riau semakin terasa setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kontestan calon pada pemilihan serentak pada 9 Desember 2020 nanti. Sebanyak 33 pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang resmi ditetapkan itupun telah mengambil nomor urut calon.

"Alhamdulillah, KPU di 9 kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan telah melakukan penetapan 33 nama paslon dari 34 yang ikut mendaftar," ujar komisioner KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto.

Terkait hanya 33, kata Nugroho, karena terdapat satu paslon dari Kepulauan Meranti alami penundaan akibat belum melewati tahapan pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dokumen. "Penundaan tahapan terhadap paslon itu karena salah satu bacalon terkonfirmasi positif COVID-19," jelasnya.

Satu paslon yang alami penundaan adalah calon bupati dan calon wakil bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim yang berpasangan dengan Abdul Rauf. "Abdul Rauf hingga kini masih dinyatakan positif COVID-19," katanya.

Adapun 33 nama paslon yang maju pada pemilihan serentak 2020 berdasarkan nomor urut yakni; Pilkada Kota Dumai nomor urut 1 Hendri Sandra - Rizal Akbar, nomor urut 2 Eko Suharjo - Syarifah, nomor urut 3 Paisal - Amris dan nomor utu 4 Edi Sepen - Zainal Abidin. 

Pilkada Kota Siak; nomor urut 1 Sayed Assegaf - Reni, nomor urut 2 Alfedri - Husni, nomor urut 3 Said Arif Fadillah - Sujarwo. 

Pilkada ROHUL; nomor urut 1 Hamulian-Syahril Topan (Golkar dan PPP), nomor nurut 2 - Sukiman - Indra Gunawan (Gerindra, PDIP, Nasdem, Demokrat, Hanura dan PKS) dan nomor urut 3 Hafit Syukri - Erizal (PKB dan PAN).

Pilkada Pelalawan, nomor urut 1 Abu Mansyur Matridi-Habibi, nomor urut 2 Zukri-Nasarudin, nomnor urut 3 Husni Thamrin-Edy Sabli dan nomor urut 4 Adi Sukemi-M Rais. 

Pilkada Kuansing nomor urut 1 Andi Putra - Suhardiman Amby, nomor urut 2 Mursini - Indra Putra dan nomor urut 3 Halim - Komperensi. 

Pilkada ROHIL, nomor urut 1 Cutra Andika - M Rafiq, nomor urut 2 Suyatno - Jamiluddin, nomor urut 3 Asri Auzar-Fuad Ahmad dan nomor urut 4 Afrizal Sintong - H Sulaiman. 

Pilkada BENGKALIS, nomor urut 1 Kaderismanto-Sri Barat, nomor urut 2 Abi Bahrun-Herman Ahmad, nomor murut 3 Kasmarni-Bagus dan nomor urut 4 Indra Gunawan-Samsu Dalimunte. 

Pilkada MERANTI: nomor urut 1 Adil - Asmar, nomor urut 2 Hery Saputra - M Khozin dan nomor urut  3 Mahmuzin Taher - Nuriman Khair. 

Pilkada INHU: nomor urut 1 Nurhadi-Toni Sutianto (Nurani), nomor urut 2 Rezita Meylani Yopi -Junaidi Rachmat, nomor urut 3 Siti Aisyah- Agus Rianto, nomor urut 4 Wahyu Adi-Supriati dan nomor urut 5 Rizal Zamzami-Yoghi Susilo. 

Pandangan Pengamat

Sementara pakar Hukum Pidana UNRI, Dr Erdianto Effendi menyatakan bahwa praktik pencalonan kepala daerah saat ini, seringkali mengabaikan kader internal partai atau kader lain yang potensial.

Praktik uang dalam proses pencalonan patut diskriminasi karena adanya korban, berdasarkan rasio dan adanya kesepakatan sosial. Meskipun telah ada sanksi pidana dalam UU No. 10 Tahun 2016, ancamannnya justru terlalu ringan.

"Para pemimpin partai politik dapat saja ditafsirkan sebagai penyelenggara negara sehingga praktik politik uang dalam proses pencalonan kepala daerah dapat saja ditafsirkan sebagai praktik suap atau gratifikasi atau pemerasan dalam jabatan.

Perluasan tafsir dalam hukum pidana tidak sepenuhnya dilarang karena larangan analogi hanya dalam hal membuat norma baru, bukan untuk menjelaskan undang-undang terutama jika dihadapkan pada sejumlah tindakan jahat yang tanpa pendekatan demikian, pasti akan lolos dari jaring keadilan," katanya.

Selain itu Guru Besar FH UI, mantan Dekan dan Anggota Panwaslu Prof Topo Santoso, mengutip Mabah Ellitot menyatakan bahwa narapidana adalah penjahat yang terseleksi, yaitu tidak punya uang, tidak begitu pintar dan tidak punya koneksi namun proses politik bisa menjadi faktor kriminogen, yaitu pemicu terjadinya kejahatan.

Namun beliau tidak sepakat dengan Erdianto untuk menafsirkan bahwa politik uang dalam pencalonan kepala daerah disamakan dengan korupsi. Prof Topo cenderung pada penerapan ketentuan sanksi administrasi dalam proses pencalonan kepala daerah ketimbang menerapkan hukum pidana. (rid)



 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -